Gerindra soal Usulan Pembentukan Kementerian Khusus Haji: Perlu Kajian Mendalam

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memberikan sambutan dalam acara Halal Bihalal DPD Partai Gerindra di Jakarta, Kamis (9/5/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menanggapi usulan adanya kementerian khusus untuk menangani haji di pemerintahan ke depan.

Dasco mengatakan, usulan tersebut perlu dikaji secara mendalam sebelum ditindaklanjuti.

"Kalau secara urgensi mungkin perlu pengkajian yang mendalam dan saya belum bisa menjawab," kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Selasa (11/6).

Jemaah calon haji Indonesia berjalan menuju hotelnya di Makkah, Arab Saudi, Sabtu (8/6/2024). Foto: Sigid Kurniawan/Antara Foto

Dia menuturkan, saat ini pembentukan kementerian terkait agama masih berpatokan pada UU Kementerian Negara yang masih berlaku.

"Pada saat ini kita masih berpatokan dengan UU nomor 39 tentang kementerian negara di situ ada 46 urusan yang diperbolehkan untuk kemudian dikembangkan menjadi kementerian," tutur dia.

"Pada saat ini kita masih melihat bahwa 46 urusan itu masih hanya pada berpatokan kepada urusan keagamaan. Nah keagamaan itu yang mengatur kemudian beberapa agama," tambah Wakil Ketua DPR itu.

Dasco menjelaskan, sejauh ini belum ada aturan dalam UU Kementerian Negara yang mengatur pembentukan kementerian haji.

"Jadi belum masuk masih ke teknis Kementerian Haji sehingga kalau kita mau melakukan perubahan berarti kita apakah ini harus mengubah juga di UU 39 Kementerian Negara itu saja," tandas Dasco.

Jemaah calon haji Indonesia berjalan menuju hotelnya di Makkah, Arab Saudi, Sabtu (8/6/2024). Foto: Sigid Kurniawan/Antara Foto

Sebelumnya, usulan adanya Kementerian Haji disampaikan Ketua Banggar sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, akan lebih pas apabila masalah keagamaan diatur dalam kementerian terpisah.

"Kami sebenarnya di Komisi VIII dulu 2004, 2009 sudah mengusulkan Rumah Sakit Haji di Saudi Arabia dan sekaligus membangun maktab di Saudi. Namun kebentur ternyata penguasanya bukan Kementerian Haji, penguasanya di Saudi itu Kementerian Dalam Negeri," kata Said, Rabu (5/6).

"Memang idealnya Kementerian Agama itu sendiri, Kementerian Haji sendiri tapi karena saya bukan pemenang, saya tidak berani Pak," tambah dia.