Gerindra Tak Ingin Ganggu Koalisi Jokowi: Tapi Siap Jika Diminta Masuk

Prabowo Subianto (keempat kanan) bertemu dengan Megawati Soekarnoputri (keempat kiri) di kediaman Jalan Teuku Umar, Jakarta. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo mengungkapkan substansi pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Menurut Edhy, pasca pertemuan itu, Prabowo sempat menceritakan sedikit isi pertemuan kepadanya.

Pada prinsipnya, kata Edhy, pertemuan itu sama sekali tidak membahas tentang pembagian kekuasaan. Yang jelas, Gerindra siap membantu pemerintahan Jokowi bila diminta. Jika tidak, Gerindra siap berada di luar pemerintahan.

"Pak Prabowo juga menegaskan, yang disampaikan ke kami setelah itu ya. Bu, secara prinsip ya kita kalau pun memang, kan sudah juga disampaikan ke Pak Jokowi, kalau memang kita dibutuhkan ya kita siap. Tapi kalau tidak, ya kita di luar juga enggak ada masalah," kata Edhy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/7).

Sebab, Edhy mengaku, Gerindra tidak ingin dianggap sebagai partai pengganggu koalisi Jokowi. Edhy mengatakan soal keputusan Gerindra bergabung atau tidak dengan pemerintah, akan "dijawab" melalui proses politik yang berjalan.

"Jangan sampai khawatir dengan adanya kita kemudian seolah-olah kita akan mengambil jabatan siapa. Kita sudah 10 tahun istilahnya di luar pemerintahan. Dan buat kita membangun negeri itu tidak harus dengan jabatan," jelas Edhy.

Joko Widodo (tengah) menggelar konferensi pers di Plataran Menteng, Kamis, (18/4). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

"Jangan sampai kita merasa seolah-olah seperti, apalagi kan di internal kita juga enggak enak, kita juga kan banyak dikomplain, ya ada lah yang komplain, masih banyak sekali yang mendukung. Tapi intinya seolah-olah kita mencari jabatan, saya kira nggak ada lah," imbuhnya.

Selain hak prerogatif presiden, kesepakatan Gerindra bergabung atau tidak juga bergantung dengan sikap partai koalisi Jokowi. Di sisi lain, Edhy menegaskan, Gerindra tidak ingin dicap sebagai pengganggu harmonisasi koalisi pendukung Presiden Jokowi.

"Kami juga tidak mau menempatkan diri sebagai, maaf ya, istilahnya pengganggu keharmonisan yang ada di internal mereka. Silakan saja. Kan keputusan akhir pada presiden. Kami hanya menyampaikan sikap kami ini, kami terbuka juga untuk membangun negeri," tutup Edhy.