Giliran Buruh yang Berdemo
PerbesarADVERTISEMENT
Demo mahasiswa beberapa waktu lalu menarik banyak perhatian publik. Bukan hanya sekadar aksi, tapi mereka membawa tuntutan. Yakni menolak RUU kontroversial yang berdampak besar bagi berbagai kalangan, salah satunya buruh.
ADVERTISEMENT
Maka, kini giliran buruh di berbagai penjuru daerah yang beraksi. Di Jakarta, massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu (2/10).
Para buruh menyuarakan tiga tuntutan, yakni menolak revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan menuntut revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.
Setidaknya, 6.000 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan unjuk rasa buruh di Jakarta. Sekitar pukul 10.00 WIB, massa dari serikat pekerja dan buruh mulai memadati sekitar Gedung DPR.
Pasukan pengamanan berjaga, begitu juga disiagakan mobil barracuda dan water cannon sebagai antisipasi bila aksi berjalan tidak kondusif.
Menyuarakan tuntutan yang sama, para massa membawa berbagai spanduk hingga poster.
ADVERTISEMENT
“Pertama, menolak revisi Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003,” orasi Presiden KSPI, Said Iqbal, dari atas mobil komando.
“Kenapa kita tolak? Karena revisi tersebut bukan memperbaiki nasib kaum buruh, tapi menjatuhkan nasib buruh di tengah upah murah,” lanjut Said Iqbal, yang dilanjutkan sorak sorai massa.
Para buruh menilai revisi UU Ketenagakerjaan sangat merugikan, bahkan menyangkut sampai ke masa depan anak-anak buruh. Karena mereka mudah di-PHK tanpa pesangon.
Sementara itu, mereka juga menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, khususnya untuk kelas 3, yang memberatkan para buruh.
“Terakhir sesuai janji beberapa waktu lalu kami bertemu Presiden Jokowi. Beliau berjanji PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan siap direvisi,” tegasnya.
“Mari rebut kembali kesejahteraan buruh yang dirampas. Kalau mereka para pemodal yang serakah ingin mengkooptasi para buruh hanya ada satu kata: Lawan!” tegas Said Iqbal.
ADVERTISEMENT
Buruh tetap ngotot menyuarakan tuntutannya. Massa yang mayoritas mengenakan kaos hitam dan memakai tutup kepala merah meminta polisi membuka barrier kawat berduri dan pagar pembatas, sehingga mereka bisa berorasi di depan Gedung DPR.
Salah satu orator lantas meminta bertemu dengan Ketua DPR yang baru, Puan Maharani. Begitu juga bertemu dengan pimpinan DPR lainnya yang baru saja dilantik.
"Karena Ibu Puan saat menjadi Menko PMK mendukung kenaikan iuran BPJS. Kita ingin melihat [sikapnya] saat menjadi Ketua DPR," ujar salah seorang orator.
Sementara itu, Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdi, mengungkapkan pihaknya sengaja melakukan demonstrasi karena bertepatan dengan baru dilantiknya anggota DPR periode 2019-2024.
"Kami ingin bertemu dengan pimpinan DPR untuk memastikan bahwasanya DPR periode 2019-2024 dan presiden 2019-2024 memastikan kesejahteraan buruh meningkat, bukan dikurangi," ungkap Rusdi.
ADVERTISEMENT
Tak hanya buruh yang berorasi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy, yang datang untuk memantau aksi, juga ikut memberikan orasi dari atas mobil komando.
Dalam kesempatan itu, Gatot mengucapkan terima kasih karena demo buruh berjalan tertib.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada sahabat saya dari buruh yang datang. Saya lihat sangat banyak hari ini tapi kegiatan dilaksanakan dengan tertib, saya kira ini cara menyampaikan aspirasi yang benar,” ujar Gatot.
Sebagaimana diungkapkan Gatot, aksi berjalan tertib. Setelah tiga jam berorasi, sekitar pukul 13.00 WIB massa buruh perlahan mulai meninggalkan lokasi.
"Aksi hari ini terbukti berjalan damai, teman-teman kepolisian juga menjaga baik. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan," tutur Iqbal sesuai aksi.
ADVERTISEMENT
Yang cukup menarik perhatian adalah pemandangan saat belasan polisi mendekati mobil komando massa buruh setelah demo usai. Untuk meredam suasana, polisi-polisi ini ikut berbaur dan berjoget menikmati alunan lagu daerah asal Maluku berjudul 'Tobelo'.
Meski begitu, buruh-buruh tetap pada tujuan awalnya. Jika tuntutan mereka tak segera direspons oleh pemerintah dan DPR, maka mereka akan kembali berunjuk rasa.
"Tentu akan ada aksi terus menerus bilamana khususnya revisi UU No 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan tetap direvisi, maka akan ada aksi lanjutan terus menerus. Tapi kami juga akan mengedepankan melakukan lobi yaitu bertemu dengan Bapak Presiden RI, kami melihat ada respons positif," tutup Said Iqbal.
Aksi Buruh di Berbagai Kota
Aksi buruh tidak hanya berlangsung di Jakarta, tetapi di sejumlah kota seperti Bandung, Semarang, hingga Aceh. Tuntutan mereka pun masih sama. Berharap didengar oleh dewan rakyat di daerah masing-masing.
Misalnya, di Medan, massa buruh dari berbagai aliansi berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara. Massa menganggap revisi UU Ketenagakerjaan mengekang upah dan kebebasan berserikat buruh.
ADVERTISEMENT
“Revisi mengorbankan hak-hak buruh. Ini menjadi perlawanan kita. Jika revisi UU Ketenagakerjaan disahkan pemerintahan Jokowi, maka hanya ada satu kata. Lawan!” ujar orator aksi, Bambang Hermanto.
Begitu juga dengan Aliansi Buruh Aceh (ABA) yang menggelar aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Satu per sau buruh menyampaikan uneg-unegnya, Sekretaris Aliansi Buruh Aceh, Habibi Inseun, misalnya, yang menganggap kenaikan iuran BPJS bukan jawaban untuk menutup defisit anggaran.
“Karena ketika itu dinaikkan 100 persen, maka seorang peserta misalnya mempunyai anak lebih dari 3, maka peserta itu kemungkinan akan migrasi ke kelas 3, sementara itu bukan sebuah jawaban menurut kami,” katanya.
Sedangkan aksi buruh di Jawa Barat berpusat di Gedung Sate, Kota Bandung. Mereka menegaskan, aksi mereka dilakukan untuk ketenagakerjaan, dan tidak berhubungan dengan politik.
ADVERTISEMENT
"Kita enggak ada hubungannya dengan politik itu saya enggak mau terlibat termasuk dalam pembicaraan bagaimana supaya diundur dan dibatalkan. Kita fokus ketenagakerjaan," tutur Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Mesin dan Komponen (FSPMI) Purwakarta, Ade Supyani.