Golkar: Budi Gunadi Jadi Menkes Agar Lakukan Manajemen Krisis Vaksinasi
ADVERTISEMENT
Presiden Jokowi telah mereshuffle enam menteri di Kabinet Indonesia Maju. Dari enam menteri yang diganti, cukup menarik perhatian ketika Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto diganti dengan Budi Gunadi Sadikin.
ADVERTISEMENT
Penunjukan ini menarik perhatian karena Jokowi menunjuk tokoh yang tidak memiliki latar belakang di bidang kesehatan sebagai Menkes. Sebab, Budi Gunadi Sadikin merupakan lulusan Fisika Nuklir ITB dan banyak berkecimpung di bidang ekonomi.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mempunyai anggapan pandangan tersendiri terkait penunjukan Budi Gunadi Sadikin sebagai Menkes.
Menurutnya, keputusan Jokowi menunjuk Budi Gunadi Sadikin memang untuk mempercepat rencana vaksinasi yang dimulai Januari 2021.
"Berkaitan dengan itu saya kira ada satu momentum penting. Reshuffle kabinet pertama kali Menkes bukan dokter. Nah saya menilai bahwa pemerintah sekarang melihat bahwa sekarang konteks penanganan pandemi sudah fase kedua," kata Doli dalam diskusi SMRC, Selasa (29/12).
ADVERTISEMENT
"Di mana fase pertama Februari sampai Desember menyelesaikan masalah orang terpapar, penyembuhan mengecilkan (angka) orang yang meninggal dan segala macam," tambahnya.
Doli menambahkan, sudah selayaknya Menteri Kesehatan baru ditugaskan dalam menangani persoalan vaksinasi. Sebab vaksinasi harus terealisasi pada semua penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 270 juta jiwa.
"Tapi ketika vaksin sudah ditemukan di beberapa negara yang masalah vaksinasi bukan masalah sederhana bayangkan kita punya 270 juta penduduk," ucap Doli.
"Nah saya membandingkan di Amerika mereka cuma bisa 100 ribu per-hari. Bayangkan kita 270 juta itu 2 tahun lebih," tambahnya.
Lebih lanjut, Doli mengatakan penunjukan Budi Gunadi Sadikin diharapkan bisa memahami manajemen soal vaksinasi sekaligus masalah kesehatan lainnya. Sehingga road map vaksinasi yang sudah disusun bisa berjalan dengan baik.
ADVERTISEMENT
"Harus memiliki manajemen krisis tersendiri soal vaksinasi sambil menangani masalah kesehatan dan macam-macam. Jadi mungkin pertimbangan kenapa ditetapkan seperti itu dalam rangka visi ke depan melakukan manajemen krisis soal vaksinasi," tutur Doli.