Golkar Dukung Perusahaan Bisa Vaksinasi Mandiri: Asal Tak untuk Komersial

Seorang pasien menunjukkan kartu vaksinasi COVID-19 saat simulasi pemberian vaksin corona Sinovac di Puskesmas Kelurahan Cilincing I, Jakarta, Selasa (12/1). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Presiden Jokowi mengungkapkan, ada banyak pengusaha bertanya apakah mungkin dilakukan vaksinasi mandiri. Jokowi menegaskan, hal itu dimungkinkan.

Menanggapi itu, anggota Komisi IX Kesehatan DPR RI dari Fraksi Golkar, Darul Siska, mendukung langkah tersebut.

"Saya mendukung kalau pemerintah membuatkan regulasi bagi pengusaha-pengusaha yang ingin melakukan vaksinasi bagi karyawannya, tetapi bukan untuk komersial ya," kata Darul saat dimintai tanggapan, Kamis (21/1)

"Jadi, harganya juga dipatok. Ada batas maksimumnyalah. Harga vaksinasinya," tambah dia.

Menurut Darul, vaksinasi terhadap karyawan oleh pengusaha merupakan langkah positif. Sebab hal itu penting agar roda ekonomi juga kembali pulih.

"Bagi pengusaha-pengusaha yang punya kemampuan untuk memvaksinasi karyawannya maka karyawannya itu akan bisa segera aktif bekerja tanpa harus work from home segala macam dan dia akan produktif, perusahaannya akan segera pulih produksinya," papar Darul.

Wakorbid Kepartaian DPP Golkar, Darul Siska usai diperiksa Majelis Etik Golkar. Foto: Ricad Saka/kumparan

Di sisi lain, menurut Darul, hal itu juga akan membantu meringankan beban pemerintah meskipun sudah ada fasilitas vaksinasi gratis untuk semua masyarakat.

"Itu juga kan juga membantu pemerintah artinya meringankan beban pemerintah untuk menanggung semua orang yang mestinya bisa bayar kenapa mesti ditanggung pemerintah, walaupun pemerintah sudah menyediakan fasilitas untuk semua," beber Darul.

Lebih lanjut, Darul mengatakan jika dilakukan secara paralel, maka akan ada yang dibayar pemerintah dan ada yang dibayar swasta. Maka herd immunity atau kekebalan komunitas akan lebih cepat dicapai.

"Maka herd immunity akan lebih cepat kita wujudkan, untuk bisa kita capai," pungkas legislator dapil Sumbar itu.

Vaksinasi tenaga kesehatan di puskesmas. Foto: ANTARA FOTO/Irwansyah Putra

Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian akan segera mengatur regulasi terkait vaksinasi mandiri. Peraturan itu kini tengah digodok untuk pedoman lebih lanjut.

Jokowi mengungkapkan ada banyak pengusaha yang bertanya apakah mungkin dilakukan vaksinasi mandiri. Presiden menegaskan, hal itu dimungkinkan.

"Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan: Pak, bisa enggak kita vaksin mandiri? Ini yang baru kita akan putuskan, karena apa? Kita perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya apalagi biayanya ditanggung perusahaan sendiri. Kenapa tidak?" kata Jokowi dalam Pembukaan Kompas100 CEO Forum 2021, Kamis (21/1).

"Sekali lagi harus kita kelola isu ini dengan baik. Mungkin bisa diberikan asal merk vaksin berbeda. Tempat untuk melakukan vaksin juga berbeda. Bisa dilakukan," lanjut Jokowi.