Golkar Jabar Tolak Usulan Percepatan Munas

Dedi Mulyadi di DPP Partai Golkar. Foto: Jamal Ramadhan/ kumparan

Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan tidak sepakat dengan usulan percepatan Musyawarah Nasional (Munas). Sebab, kata dia, tidak ada agenda politik yang mendesak sehingga Golkar harus mempercepat Munas.

“Tidak, tidak, karena apa? Tidak ada agenda politik yang mendesak kita harus percepatan Munas. Karena apa? Karena pemilu yang akan datang itu 2024. Jadi ya dilaksanakan sesuai jadwal saja, yaitu Desember 2019,” kata Dedi, Rabu (19/6).

Menurut Dedi, isu percepatan Munas sengaja dimunculkan sebagian elite Golkar karena memiliki kepentingan politik praktis jangka pendek. Yaitu, terkait jabatan politik dan kekuasaan.

Namun, menurut dia, hal seperti ini merupakan dinamika internal Partai Golkar.

“Karena Golkar dalam beberapa tahun belakangan selalu berganti ketua umum, sehingga itu memunculkan pikiran dan kepentingan jangka pendek sebagian elite Golkar, yaitu kepentingan-kepentingan politik praktis Golkarnya yang menyangkut aspek kepentingan terhadap jabatan dan kekuasaan,” ujar Dedi.

Semestinya, lanjut Dedi, yang harus dipersiapkan Golkar yaitu strategi politik ke depan agar partai berlambang pohon beringin ini bisa menjadi pemenang dalam pemilu 2024.

“Yang dipersiapkan oleh Golkar itu bukan kepentingan di bulan Oktober atau November, yang dipersiapkan oleh Golkar ini adalah tahun 2024 agar Golkar kembali menjadi pemenang,” tutur Dedi.

Menurutnya, pendapat sebagian kader yang menganggap kepemimpinan Airlangga gagal karena hanya membawa Golkar finish di urutan kedua tak bisa dijadikan alasan percepatan munas. Dedi menilai Airlangga justru mencatatkan prestasi karena baru memimpin Golkar dalam waktu singkat tapi toh Golkar bisa meraih suara 13 persen.

“Pak Airlangga lahir dari sebuah krisis kepemimpinan di Partai Golkar. Nah tantangan pemilu sekarang ini sangat berat. Karena kompleksitas brand yang dialami oleh Golkar bahkan di berbagai lembaga survei selalu di bawah 10 persen," kata Dedi.

Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

"Jadi kalau hari ini Golkar bisa mencapai 13 dan mendapat 85 kursi, menurut saya itu sebuah prestasi mengingat saat itu Golkar sedang dilanda krisis,” lanjut dia.

Usulan percepatan munas disuarakan oleh kader yang menginginkan pergantian posisi ketum. Kader yang pertama kali mendesak percepatan adalah Barisan Pemuda Partai Golkar (BPPG) dan mereka mendorong Bambang Soesatyo sebagai pengganti Airlangga.

Sesuai AD/ART Golkar, munas baru bisa digelar jika disepakati oleh mayoritas DPD I dan DPD II Partai Golkar.