Golkar: Kalau Memang Kemampuan Ekonomi Cukup, Gratiskan Vaksin Corona

Petugas mengecek kontainer berisi vaksin COVID-19 Sinovac saat tiba di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat. Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Pemerintah menyiapkan dua skema pemberian vaksin corona, yaitu program pemerintah yang menggratiskan biaya vaksinasi untuk 30 persen penduduk dan program mandiri bagi 70 persen masyarakat mampu. Opsi ini menimbulkan kritik, sehingga banyak pihak yang menuntut agar vaksinasi corona digratiskan.

Terkait hal ini, Ketua DPP Golkar Dave Akbarsyah Fikarno Laksono menilai tak masalah jika vaksin corona digratiskan. Asalkan kondisi keuangan pemerintah bisa mengakomodir hal itu.

"Ya kalau memang kemampuan ekonomi cukup dan ada dananya ada, saya kira digratiskan," kata Dave kepada wartawan, Jumat (11/12).

Meski demikian, kata dia, perlu pembahasan lebih lanjut bersama pihak-pihak terkait mengenai perhitungan kemampuan dana yang dimiliki. Sehingga bisa mengambil keputusan yang dianggap tepat bagi semuanya.

Petugas menurunkan kontainer berisi vaksin COVID-19 Sinovac saat tiba di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat. Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

"Cuma kan masalah ini takutnya pendanaannya kurang. Tapi kalau kekuatannya ada, ya enggak apa digratiskan saja," ujarnya.

Dave yang juga Anggota Banggar DPR RI menyebut pembahasan bisa mempertimbangkan kebutuhan pendanaan kementerian/lembaga. Dia tak ingin opsi menggratiskan vaksin bisa menggangu program-program yang bakal dijalankan kementerian/lembaga di tahun 2021.

"Ya itu kan kebijakan pemerintah (refocusing). Ya sebenarnya memang harus dibahas kalau harus di-refocusing, kan, berarti ada banyak program yang dibatalkan. Ada rencana kerja K/L itu yang dipertimbangkan matang-matang takutnya menghambat pembangunan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menkes Terawan Agus Putranto mengatakan jika ingin vaksinasi corona digratiskan, harus berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan. Dia menyebut perhitungan ini sudah dilakukan Menkeu Sri Mulyani.

"Waktu itu dasarnya adalah berapa orang yang mampu jumlahnya di Indonesia. Oleh Menkeu (Sri Mulyani) dijawab sekitar 78 juta (orang) untuk kira-kira mampu berbayar. Karena ini masih jumlah (warga yang berusia) 18-59 tahun," kata Terawan dalam rapat bersama Komisi IX di Kompleks Parlemen, Kamis (10/12).