Golkar soal Predikat Paling Korup Versi ICW: Di Luar Keinginan Kami

Sekjen DPP Golkar, Lodewijk Paulus (kedua dari kiri) saat konferensi pers di kantor DPP Golkar. Foto: Andesta Herli/kumparan

Indonesia Corruption Watch (ICW) baru saja merilis data daftar koruptor selama 2014-2019 dari kalangan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/ Kabupaten. Data tersebut mencakup sebaran jabatan si koruptor serta latar belakang partai. Dari data itu, Golkar menjadi partai dengan kader terjerat kasus korupsi tertinggi, mencapai 52 orang.

Terkait rilis tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Lodewijk Paulus, menyebutkan Golkar sedang berupaya membangun karakter. Jika ada kader yang terjerat kasus korupsi, menurutnya itu di luar keinginan dan harapan partai.

“Itu sebenarnya di luar keinginan kami. Kami sedang membangun karakter Golkar yang dengan segala dinamika, yaitu Golkar yang bersih, bangkit, maju dan menang, itu menjadi karakter kita. Artinya, dalam pikirannya dia, dalam tindakan dia, dalam kebiasaan dia, harus berpikir bersih,” ungkap Lodewijk saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Senin (8/4).

Menurut Lodewijk, laku korupsi berpulang pada pola pikir masing-masing kader. Namun ia menegaskan, Golkar siap berbenah untuk demi terbebas dari kader-kader koruptor.

“Jadi kita mulai dari mindset-nya dia. Itulah yang sedang kita bangun. Karakter building dari Partai Golkar kita bangun untuk menjadi betul-betul partai yang bersih. Mana kala kita masih temukan itu, itu, juga kita akan benahi,” ucapnya.

Dalam konteks di atas, Lodewijk tidak menjelaskan lebih lanjut soal karakter yang sedang dibangun serta sudah seberapa signifikan upaya tersebut dalam menekan benih-benih koruptor dalam tubuh Golkar.

Diberitakan sebelumnya, data yang dirilis ICW menyebutkan Golkar berada di daftar teratas kasus kader koruptor. Dari 52 kader Golkar yang terjerat korupsi, 8 orang di antaranya merupakan anggota DPR-RI, Setya Novanto termasuk salah satunya.

Posisi tertinggi Golkar dibuntuti dua partai besar lain, yaitu PDIP dan Demokrat, yang masing-masing mencapai angka 34 kader wakil rakyat (pusat dan daerah) terjerat kasus korupsi.