Golkar Tanggapi KPK: Biaya Pilkada Lebih Besar dari Kekayaan Calon Itu Biasa
PerbesarADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Ketua DPP Golkar, Muhammad Sarmuji, berpendapat temuan itu sesuatu yang biasa. Sebab menurutnya, paslon memang menerima bantuan dana dari simpatisan.
"Biaya Pilkada lebih besar dari kekayaan calon sebenarnya sesuatu yang biasa. Kalau para simpatisan memberikan bantuan, itu dimungkinkan," kata Sarmuji kepada wartawan, Kamis (8/10)
"Jangan sampai juga ada pemikiran bahwa yang bisa ikut Pilkada hanya orang kaya. Jika orang tidak kaya tapi rakyat berpartisipasi dalam berbagai bentuk agar dia menang, tidak mustahil calon tersebut menang," imbuhnya.
Namun, Sarmuji tetap memberikan catatan. Menurutnya, setiap bantuan yang diberikan jangan sampai memengaruhi calon ketika terpilih.
"Hanya saja jangan sampai bantuan itu merupakan bantuan yang bisa menyandera kebijakan sewaktu calon itu terpilih atau menyebabkan terbukanya peluang kongkalikong antara kapala daerah terpilih dengan kalangan pengusaha," kata Ketua DPD Golkar Jatim itu.
ADVERTISEMENT
Lebih lanjut, Sarmuji berpandangan ke depan Pilkada perlu didesain lebih baik lagi. Sehingga biaya politik yang dikeluarkan calon di Pilkada tak memberatkan.
Ketua KPK, Firli Bahuri, sebelumnya menyatakan kesimpulan biaya Pilkada lebih besar dari kekayaan calon tersebut didapat setelah membandingkan LHKPN para kandidat dengan biaya yang dikeluarkan. Artinya, mayoritas kandidat dibiayai pemodal atau cukong.
"Ada kajian kita bahwa biaya-biaya Pilkada itu lebih besar dari harta yang dimiliki oleh para calon. Kita tanya lagi dari mana datangnya? datangnya adalah dari kalangan swasta. Kenapa itu terjadi? karena para swasta mendapatkan kesempatan baik itu pekerjaan, fasilitas, untuk mendapatkan keuntungan," kata Firli.