Grace Natalie Sebut Ada Nasionalis Gadungan
PerbesarADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyebut ada sejumlah partai maupun politikus yang merupakan nasionalis gadungan. Pernyataan tersebut dilontarkan lantaran ada partai dan politikus yang terdiam saat terjadi peristiwa intoleran.
ADVERTISEMENT
“Dua agenda kami antikorupsi dan antiintoleransi. Kami tidak mau pada nasionalis gadungan yang tidak bersuara. Menyebut dirinya nasionalis, tapi ketika ada peristiwa-peristiwa intoleransi terjadi dan semakin marak di negeri ini, mereka diam tak bersuara,” kata Grace di sela-sela Festival 11 Yogyakarta di Jogja Expo Center (JEC), Bantul, Senin (11/2).
Tak hanya itu, ia menyebut nasionalis gadungan juga merujuk pada pihak yang mendukung dan merancang perda-perda diskriminatif.
“Banyak kasus partai nasionalis merancang, merumuskan, bahkan menggolkan perda-perda diskriminatif di hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia,” kata dia.
Grace merasa resah lantaran saat ini fenomena intorelansi telah dianggap lumrah oleh sebagian orang. Ia mencontohkan adanya penutupan rumah ibadah, namun tak ada yang membela. Lalu, ia juga menyontohkan intoleransi yang terjadi di Yogyakarta akhir tahun lalu.
ADVERTISEMENT
“Kemudian sampai orang yang sudah mati sekalipun tidak ada nyawanya masih saja tidak tidak luput dari peristiwa intoleransi, itu yang terjadi di Yogyakarta Desember lalu. Ini yang kita sebut normalisasi intoleransj yang sangat meresahkan dan jelas-jelas itu diskriminasi tetapi semakin lama menjadi hal yang dianggap normal. Malah ada kecenderungan menyalahkan korbannya,” katanya.
Grace menegaskan bahwa seluruh kadernya sudah menandatangani kontrak jika terpilih untuk tidak melakukan tindakan intoleran. Jika ketahuan, maka kader tersebut akan dipecat.
“Seluruh legislatif sudah tandatangan kontrak kalau ada opini intoleran mundur. Jika sudah terpilih sudah ada kontrak dari sekarang bagi mereka yang terlibat tindakan intoleransi otomatis dipecat dan berlaku secara nasional,” ujarnya.
Pihaknya juga mendorong penghapusan Peraturan bersama Menteri Mengenai Pendirian Rumah Ibadah yang dianggap memuluskan perilaku intoleran.
ADVERTISEMENT
“Peraturan bersama menteri sudah jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Karena jelas dalam konstitusi kita, Pasal 28 e dan 29, menyebut tentang kebebasan bagi semua orang kemerdekaan memeluk agama dan beribadah,” kata dia.
Sementara itu, Dara Adinda Nasution Juru Bicara PSI Bidang Perempuan mengatakan partainya akan mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) disahkan. Menurutnya RUU tersebut sangat diperlukan bagi perempuan.
“Sekarang selama 2 jam sekali ada 3 perempuan yang menjadi korban kekerasan di Indonesia dan kita tidak punya payung hukum yang memadai. Ini (RUU) jadi payung hukum terhadap korban-korban kekerasan dan kami melihat ada kegagalan dari DPR sekarang yang menunda-menunda mengesahkan UU ini,” kata dia.