Gubernur Lemhannas Bicara Vaksin: Keputusan Harus Langsung di Bawah Jokowi

Petugas menaikkan kontainer berisi vaksin COVID-19 Sinovac ke atas truk di Bandara Soekarno-Hatta Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Pandemi COVID-19 tak luput dari perhatian Lemhannas RI. Dalam pernyataan akhir tahun Gubernur Lemhannas Agus Widjojo menyoroti program vaksinasi nasional yang akan dilakukan di Indonesia.

"Untuk memastikan keberhasilannya, program vaksinasi nasional untuk menghentikan pandemi COVID-19 harus langsung secara vertikal berada di bawah keputusan politik Presiden," kata Agus di kantor Lemhannas RI, Jakarta, Selasa (22/12).

Agus menjelaskan dengan begitu semua sumber daya manusia di pemerintahan bisa dilibatkan dalam program tersebut. Tidak terkecuali TNI, Polri, maupun pihak fasilitas kesehatan.

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Pemerintah, menurut Agus, juga perlu menanamkan sense of urgency (kesadaran kedaruratan) ke masyarakat dalam operasi raksasa distribusi vaksin COVID-19.

"Mungkin ini pertama kalinya program pemerintah dilakukan secara masif baik dari segi penerima, jangkauan wilayah, dan berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan nyawa manusia," kata Agus.

Tidak hanya prosesnya, pemerintah, kata Agus, juga harus menjamin vaksin yang diberikan aman, termasuk mencegah pemalsuan vaksin. Pemberian vaksin corona harus dilakukan secara cepat dan efektif serta menjangkau populasi sampai di level yang mampu menghentikan pandemi.

Petugas menaikkan kontainer berisi vaksin COVID-19 Sinovac ke atas truk di Bandara Soekarno-Hatta Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

"Pemerintah perlu pula mengantisipasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul di lapangan seperti infrastruktur distribusi, rantai pasokan vaksin, tersedianya tenaga kesehatan, integrasi data dan jadwal untuk suntikan pertama dan suntikan kedua, serta pertolongan terhadap kemungkinan munculnya efek samping akibat vaksinasi. Harus ada tindakan segera atau reaksi segera dari aspek kesehatan bagi kemungkinan yang mungkin timbul seperti ini," kata Agus.

Sistem penelusuran, pemantauan, pelaporan dan evaluasi dilakukan oleh ahli di bidang masing-masing. Kegiatan itu harus didukung dengan infrastuktur dan tim ilmuwan yang dilakukan secara transparan dan tidak berhenti.

"Hal ini untuk memastikan program vaksinasi nasional meraih kepercayaan dan keyakinan dari masyarakat," kata Agus.