Gubernur Sumbar Dorong Percepatan Pembangunan Monumen Pemerintahan Darurat

Pemimpin Redaksi kumparan Arifin Asydhad berbincang dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Kadiskominfo Sumbar Jasman Rizal. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat saat ini sedang gencar-gencarnya mendorong percepatan pembangunan Monumen Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan Monumen PDR nantinya terletak di lahan seluas 100 hektare di Kabupaten Lima Puluh Kota.

"Kita lagi dengan Pak Menkopolhukam untuk Inpres percepatan Monumen Pemerintah Darurat," ujar Mahyeldi saat berkunjung ke kantor kumparan, Jumat (2/4).

Manyeldi mengatakan awalnya hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab terkait hal ini. Namun, kini sudah ada 8 kementerian di bawah Kemenko Polhukam yang juga concern terhadap realisasi pembangunan Monumen PDRI itu.

Lebih lanjut Manyeldi mengatakan Kabupaten Lima Puluh Kota diambil sebagai tempat pendirian Monumen PDRI karena lokasi itu merupakan basis PDRI.

Pemimpin Redaksi kumparan Arifin Asydhad berbincang dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Kadiskominfo Sumbar Jasman Rizal. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Mengacu dari berbagai literasi sejarah adalah Jorong Sungai Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat yang merupakan basis terbesar PDRI pada saat itu.

Monumen PDRI ini dibuat untuk mengenang sejarah Agresi Militer Belanda pada tahun 1948. Pada saat itu, ibu kota RI di Yogyakarta dikuasai Belanda.

Belanda kemudian menyiarkan berita melalui radio bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada karena para pemipinnya seperti Soekarno, Hatta dan Syahrir menyerah dan ditahan.

Pemimpin Redaksi kumparan Arifin Asydhad berbincang dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Kadiskominfo Sumbar Jasman Rizal. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Sebelum ditahan, Hatta sudah mendelegasikan Syafruddin untuk melanjutkan pemerintahan karena memprediksi akan ada serangan militer Belanda.

Syafruddin kemudian bersama Kolonel Hidayat, Panglima Tentara dan Teritorium Sumatra, mengunjungi Teuku Mohammad Hasan, Gubernur Sumatra/Ketua Komisaris Pemerintah Pusat di kediamannya.

Mereka kemudian membawa konsep membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dan menyiarkannya melalui radio. Belanda yang mendengar hal itu terus memburu mereka.

Walhasil, PDRI ini terur bergerilya menembus hutan hingga mendirikan basis di Lima Puluh Kota.