Guru Besar UGM Sebut Peluang Susi Pudjiastuti Gantikan Edhy Prabowo Terbuka

Susi Pudjiastuti sedang bermain paddle board Foto: Dok. Tiket.com

Nama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali menggema di media sosial. Banyak warganet berharap, Susi kembali menjadi menteri setelah KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, pada Rabu (25/11) dini hari.

Guru Besar Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Wahyudi Kumorotomo menjelaskan pergantian menteri merupakan hak prerogatif presiden. Jika melihat kasusnya, menurut Wahyudi ini adalah hal yang serius dan harus segera ditangani presiden.

"Kita belum betul-betul pasti apakah ditangkap itu sekaligus menjadi tersangka lalu kemudian akan diproses lebih lanjut secara hukum, kita belum tahu secara pasti karena baru tadi dini hari. Tapi bahwa itu kena OTT kalau memang betul itu memang sudah menjadi persoalan serius karena sudah pasti legitimasi dari kekuasaannya dari posisinya di kementerian kelautan dan perikanan sudah habis ya," kata Wahyudi melalui sambungan telepon, Rabu (25/11).

Peluang Susi kembali menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan menurut Wahyudi pun terbuka. Hal ini berkaca dari kasus Sri Mulyani pada saat menjadi Menteri Keuangan di era Presiden SBY. Sri Mulyani sempat keluar dari jabatan menteri dan kembali lagi untuk kedua kalinya. Saat itu diketahui ada konflik internal antara menteri yang berasal dari kalangan profesional dan menteri yang berasal dari parpol.

"Kalau soal bagaimana itu penggantinya (Edhy) tidak ada masalah Bu Susi dipanggil lagi menjadi menteri. Karena toh, itu hal yang biasa dan hal sebelumnya pernah terjadi. Bu Sri Mulyani pada saat SBY itu pernah jadi Menteri Keuangan lalu keluar. Waktu itu ada konflik internal selain soft landingnya kan dipilih sebagai Managing Director di World Bank," katanya.

Susi Pudjiastuti kenakan koleksi batik Anne Avantie. Foto: Dok. Susi Pudjiastuti

Sehingga bukan hal aneh jika kemudian Susi kembali menjabat sebagai menteri. Yang terpenting, menteri yang menjabat adalah orang yang berkomitmen memperbaiki kementerian ini.

"Jadi tidak ada masalah kalau memang betul-betul itu diperlukan dan kalau intinya akan memperbaiki kinerja kementerian ini di masa yang akan datang," ujarnya.

Wahyudi menjelaskan kasus Edhy ini semestinya ditangani dengan cepat, misal mengganti Edhy dengan pejabat sementara atau Plt.

"Kalau sudah di mata publik ada delegetimasi yang serius mestinya presiden bergerak cepat untuk paling tidak kemudian mengganti dengan pejabat sementara Plt gitu. Bisa dipilih salah satu pejabat eselon 1 supaya fungsinya tetap jalan," katanya.

Kemudian jika ternyata Edhy ditetapkan tersangka oleh KPK maka presiden harus segera mencari penggantinya.

"Tapi lebih baik menurut saya segera, begitu status jelas tersangka segera dipilih menteri baru supaya tidak terbengkalai urusan di kementerian kelautan perikanan," katanya.