Gus Yahya soal Jokowi Larang Pejabat Bukber: Sumpek, Berbagilah ke Fakir Miskin

KH Yahya Cholil Staquf dalam serial Inspirasi Ramadan 2022 bertajuk "Inspirasi Keteladanan Gus Dur" yang ditayangkan melalui akun Youtube BKN PDI Perjuangan, Selasa (5/4/2022). Foto: Dok. PDIP

Arahan Presiden Jokowi yang melarang para menteri, Panglima TNI, Kapolri hingga kepala lembaga/badan bersama jajarannya menggelar buka puasa bersama (bukber) menuai pro dan kontra. Ada yang mengkritik, ada juga yang setuju.

Alasan pelarangan itu karena Indonesia dalam masa transisi dari pandemi COVID-19 menuju endem dan pejabat pemerintah sedang disorot tajam gaya hidupnya. ASN harusnya bergaya hidup sederhana.

Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf cenderung setuju dan tidak begitu masalah dengan larangan tersebut. Menurutnya, kader NU sumpek diajak bukber.

Arahan Jokowi itu dikhawatirkan akan memunculkan cap bahwa Jokowi anti-Islam. Namun, Gus Yahya tidak sepakat dengan hal itu.

"Dicap apa? Wong ini juga, ya, sesuatu yang biasa. Selama ini orang bikin buka puasa juga apa, sih? Kalau bagi-bagi untuk fakir miskin saya pikir itu penting, bagi yang membutuhkan, yang terjebak macet di jalan saya kira penting," tuturnya.

"[Bagi paket buka puasa untuk fakir miskin] ya, bagi-bagi aja. Enggak usah bikin seolah-olah pesta besar untuk makan-makan gitu, ya. Enggak perlu itu," pungkasnya.

Arahan Presiden Jokowi larang bukber. Foto: Dok. Istimewa

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan arahan itu hanya ditujukan kepada menteri koordinator (menko), menteri, hingga kepala badan/lembaga pemerintah. Larangan itu tidak berlaku bagi masyarakat umum.

Arahan dikeluarkan karena pejabat pemerintah dan ASN sedang mendapat perhatian tajam dari masyarakat. Sehingga mereka diminta untuk berbuka puasa dengan pola yang sederhana.

"Untuk itu, Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam mereka melakukan buka puasa," kata Pramono, Kamis (23/3).

"Sehingga dengan demikian intinya adalah kesederhanaan yang selalu diberikan contoh oleh Presiden itu merupakan acuan yang utama," pungkasnya.

Mobil mewah Rubicon milik Mario Dandy Satrio pelaku penganiyaan di Polres Metro Jakarta Selatan menggunakan plat nomor asli yaitu B 2571 PBP. Foto: Luthfi Humam/kumparan

Bermula dari Mario Dandy

Pejabat pemerintah dan ASN sedang mendapat perhatian tajam dari masyarakat menyusul kasus kekerasan Mario Dandy (20)—anak pegawai Ditjen Pajak Rafael Alun— terhadap anak di bawah umur, David (17).

Mario sering memamerkan kekayaan di medsos yang ternyata tidak ada di LHKPN ayahnya. Rafael lantas diperiksa KPK atas kekayaannya. Dia beralasan bahwa aset yang dipakai anaknya bukan miliknya.

Dugaan kekayaan tak wajar buntut pamer harta ini kemudian merembet ke pegawai Bea Cukai, BPN, hingga pemda.

=====

kumparan bagi-bagi berkah senilai jutaan rupiah. Jangan lewatkan beragam program spesial lainnya. Kunjungi media sosial kumparan untuk tahu informasi lengkap seputar program Ramadhan! #BerkahBersama