Hadi Minta Kementerian/Lembaga Segera Disiplinkan Pegawai Terlibat Judi Online

Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto membuka kegiatan Dengar Pendapat Publik tentang RUU TNI dan RUU Polri di Hotel Borobudur Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (11/7). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto sudah meminta Satgas Judi Online menjalankan sejumlah rencana awal. Kementerian/lembaga yang sudah menerima nama pegawai terlibat judi online harus segera ditindaklanjuti.

"Kita menginformasikan kepada kementerian lembaga siapa-siapa yang terkait ikut judi online, dan itu saya biasanya langsung ngomong ke kepala lembaga atau kementerian untuk segera ditindaklanjuti didisiplinkan," kata Hadi usai membuka kegiatan Dengar Pendapat Publik tentang RUU TNI dan RUU Polri di Hotel Borobudur Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (11/7).

Saat ini PPATK sudah mengirimkan daftar pegawai di kementerian/lembaga yang terlibat judi online. Proses ini sudah dimulai sejak pekan ini sampai pekan depan.

Sejumlah lembaga sudah memberikan pernyataan terkait pegawai di lingkungan mereka yang terlibat judi online. DPR dan KPK salah satunya.

Ilustrasi judi online. Foto: Syawal Darisman/kumparan

Tak cuma itu, Polri juga sudah mulai bisa menarik dana dari rekening-rekening yang terindikasi jadi tempat transaksi judi online. Dana itu nantinya akan disita untuk negara.

"Minggu depan saya minta sudah berapa yang diambil dananya oleh penyidik Polri. Ya, tapi sudah kita laksanakan ini," tambah Hadi.

Secara paralel, Kemenkominfo juga terus memblokir situs dan kanal judi online. Polri juga terus mendalami rekening yang terdeteksi oleh PPATK, apakah masuk dalam kategori pemain atau bandar.

"Muaranya adalah nanti penyidik yang tahu, apakah itu bagian dari bandar atau pemain," pungkasnya.