Hak Asasi Manusia Nilainya Cuma Rp 250 Ribu di Filipina
PerbesarPemerintah Filipina dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia setelah ribuan orang tewas dalam operasi pemberantasan narkoba. Tuduhan ini akan semakin gencar setelah Komisi HAM di negara itu diberikan anggaran yang sangat kecil.
Anggota parlemen di Manila pada Selasa pekan ini menyetujui alokasi anggaran tahunan untuk Komisi HAM Filipina (CHR). Tapi jumlahnya jauh sekali dari yang diminta, hanya 1.000 peso, sekitar Rp 250 ribu.
Voting untuk anggaran tahun 2018 CHR dimenangkan oleh para anggota majelis rendah parlemen Filipina yang mayoritas anggotanya adalah para pendukung Presiden Rodrigo Duterte. CHR selama ini vokal menentang pembunuhan warga yang dituduh bandar narkoba dan membuka penyelidikan atas tuduhan pelanggaran HAM oleh Duterte.
Dalam voting anggaran, empat per lima anggota parlemen menyetujui anggaran CHR yang nyaris nol itu. Ketua majelis rendah Pantaleon Alvarez, kawan dekat Duterte, mengatakan CHR adalah badan yang "tidak berguna" dan hanya membela HAM para kriminal.
Perbesar"Jika kalian ingin melindungi hak asasi para penjahat, maka ambil anggaranmu dari kriminal. Sesederhana itu. Mengapa kalian minta anggaran dari pemerintah dan kalian tidak becus bekerja?" kata Alvarez dalam wawancara di televisi.
CHR sebelumnya mengajukan anggaran hingga 1,72 miliar peso untuk tahun 2018. Tapi pemerintah mengatakan anggaran yang bisa diberikan untuk CHR hanya 678 juta peso.
Sebelumnya tahun ini, CHR mendapatkan anggaran 749 juta peso atau lebih dari Rp 193 miliar.
Ternyata yang disetujui parlemen 1.000 peso, jauh sekali dari permintaan, dan bisa diberikan hanya dengan selembar uang kertas di Filipina. Perlu sekali lagi voting di Senat untuk menyetujui anggaran ini.
Voting parlemen ini menuai kecaman dari para pegiat HAM. Mereka mengatakan CHR tidak akan bisa bekerja tanpa anggaran yang memadai.
Sejak Duterte terpilih presiden tahun 2016, lebih dari 3.800 orang tewas dalam operasi pemberantasan narkoba polisi.
Dalam berbagai kampanyenya sebelum pemilu, Duterte memang mengatakan akan menindak tegas para pengguna narkoba. Di antara yang tewas di tangan polisi adalah para walikota yang ditudung beking bandar narkotika.