kumparan
12 November 2019 13:07

Hakim: Penahanan Imam Nahrawi Sah Meski Pimpinan KPK Serahkan Mandat

PTR, Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi bersiap menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (15/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Mantan Menpora, Imam Nahrawi, mempersoalkan penahanan yang dilakukan KPK dalam materi gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
ADVERTISEMENT
Imam Nahrawi melalui pengacaranya, Saleh, berpendapat penahanannya pada tanggal 27 September tidak sah. Sebab surat penahanan itu ditandatangani Ketua KPK Agus Rahardjo. Padahal pada tanggal 13 September, Agus Rahardjo serta dua pimpinan lainnya, Laode M Syarif dan Saut Situmorang, telah menyerahkan mandat ke Presiden Jokowi.
Namun menurut hakim tunggal praperadilan, Elfian, penahanan terhadap Imam Nahrawi tetap sah. Sebab meski Agus telah menyerahkan mandat, presiden belum memutuskan atau menetapkan pengganti dari 3 pimpinan yang menyerahkan mandat tersebut.
"Secara yuiridis presiden belum menetapkan atau memberikan keputusan untuk memberhentikan pimpinan KPK yang akan mengundurkan diri tersebut," kata hakim Elfian saat membacakan pertimbangan putusan praperadilan Imam di PN Jaksel, Selasa (12/11).
"Dan juga belum mengajukan penggantinnya kepada DPR RI. Dan secara de facto, pimpinan KPK yang mundur tersebut, masih melakukan tugasnya," lanjutnya.
Sidang Putusan Praperadilan Imam Nahrawi
Sidang putusan praperadilan mantan Menpora Imam Nahrawi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/11). Foto: Adim Mugni/kumparan
Dalam pertimbangan putusannya, hakim Elfian juga menolak gugatan Imam yang menyebut penetapannya sebagai tersangka tidak sah. Imam menilai status tersangkanya tak sah lantaran KPK telah memiliki UU baru, yaitu UU Nomor 19 Tahun 2019.
ADVERTISEMENT
Tetapi hakim Elfian menyatakan, penetapan tersangka terhadap Imam itu tetal sah karena bukti dikumpulkan sebelum UU KPK baru diberlakukan.
"Menimbang bahwa berdarakan bukti-bukti yang diajukan termohon semua tindakan dan perbuatan tersebut dilakukan di bawah tanggal tanggal 17 Oktober 2019, berarti semasa sebelum berlakunya UU Nomor 19 tahun 2019. Dengan demikian semua perbuatan dan tindakan termohon (KPK) tersebut adalah sah," kata hakim.
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi bersiap menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
Dalam kasusnya, Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka bersama asisten pribadinya, Miftahul Ulum. Keduanya diduga terlibat dalam perkara penyaluran dana hibah dari Kemenpora kepada KONI.
Imam diduga turut menerima suap dan gratifikasi senilai total mencapai Rp 26,5 miliar. Uang itu diterima Imam dalam jabatannya sebagai Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan jabatannya selaku Menpora.
ADVERTISEMENT
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan