Hakim Tak Terima Eksepsi Surya Darmadi, Sidang Korupsi Rp 78 T Lanjut Pembuktian

3 Oktober 2022 14:07
·
waktu baca 3 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Surya Darmadi usai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (8/9/2022). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Surya Darmadi usai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (8/9/2022). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat tidak menerima nota keberatan atau eksepsi terdakwa bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi.
ADVERTISEMENT
"Mengadili: menyatakan keberatan atau eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Surya Darmadi tidak dapat diterima," kata ketua majelis hakim Fahzal Hendri saat membacakan putusan sela di Pengadilan Tipikor, Senin (3/10).
Dengan begitu, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Surya Darmadi dinyatakan memenuhi persyaratan formil dan materil.
Hakim pun menyatakan untuk melanjutkan persidangan Surya Darmadi ke tahap pembuktian.
"Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Surya Darmadi," tambah Hakim.
Ilustrasi Pengadilan Tipikor, Jakarta. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Pengadilan Tipikor, Jakarta. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Surya Darmadi merupakan terdakwa kasus korupsi penyerobotan kawasan hutan di Indragiri Hulu, Riau. Ia didakwa merugikan negara hingga Rp 78 triliun lebih.
Adapun dalam eksepsinya yang tidak diterima oleh hakim, kuasa hukum Surya Darmadi, Juniver Girsang, menyebut dakwaan jaksa terhadap kliennya sumir dan prematur.
ADVERTISEMENT
"Bahwa dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum mengandung prematur/dakwaan yang sangat buru-buru atau dipaksakan padahal pasal yang di dakwaan belum berlaku," kata Juniver di Pengadilan Tipikor, Senin (19/9).
Juniver juga mempertanyakan perubahan nilai kerugian negara dalam kasus ini. Menurut dia, beberapa waktu sebelum sidang dakwaan, Kejagung mengumumkan nilai kerugian negara di kasus Surya Darmadi mencapai Rp 104 triliun. Namun, angka tersebut berubah dalam dakwaan menjadi hanya Rp 78 triliun.
"Kerugian negara Rp. 104 triliun dan pada saat dakwaan dibacakan berkurang menjadi Rp. 78 triliun. Sehingga kami bertanya apa yang menjadi dasar perhitungan yang tidak masuk akal tersebut. Sementara nilai lahan yang dipersoalkan tidak sampai Rp. 4 triliun, sedangkan perhitungan dari BPKP dalam kerugian negara sebesar Rp. 4.7 triliun," jelas Juniver.
ADVERTISEMENT
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Namun kini, eksepsi tersebut sudah gugur. Hakim menyatakan sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian.
Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Surya Darmadi usai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (8/9/2022). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Surya Darmadi usai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (8/9/2022). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO
Dakwaan Surya Darmadi
Dalam surat dakwaan, Jaksa meyakini bahwa Surya Darmadi memperoleh keuntungan sebesar Rp 7.593.068.204.327 dan USD 7.885.857,36 atau sekitar Rp 117 miliar (kurs Rp 14,915) dari perbuatan tersebut.
Menurut jaksa, perbuatan korupsi itu merugikan keuangan negara Rp 4.798.706.951.640,00 dan USD 7,885,857.36. Serta menimbulkan kerugian perekonomian negara Rp 73.920.690.300.000.
Sehingga total kerugian keuangan negara dan perekonomian negara ialah sekitar Rp 78,8 triliun. Namun bila kemudian dihitung bersama dengan keuntungan yang didapat Surya Darmadi, maka totalnya sekitar Rp 86,5 miliar.
Perbuatan ini dilakukan oleh Surya Darmadi bersama Raja Thamsir Rachman selaku Bupati Indragiri Hulu periode tahun 199-2008.
ADVERTISEMENT
Keduanya didakwa melakukan kongkalikong untuk menerbitkan sejumlah izin kegiatan perkebunan kelapa sawit di wilayah Indragiri Hulu, Riau, terhadap sejumlah perusahaan milik Surya Darmadi. Penerbitan izin tersebut dilakukan dengan mengabaikan sejumlah izin prinsip atau ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang.
Surya Darmadi selaku pemilik PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, dan PT Panca Agro Lestari meskipun tidak memiliki izin prinsip tetapi telah diberikan izin lokasi perkebunan kelapa sawit oleh Raja Thamsir Rachman. Padahal diketahui bahwa lahan yang diberikan izin lokasi tersebut berada dalam kawasan hutan.
Perusahaan-perusahaan milik Surya Darmadi itu diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) padahal tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Padahal diketahui bahwa lahan yang diberikan tersebut berada dalam kawasan hutan.
ADVERTISEMENT
Akibat dari perbuatan Surya Darmadi itu, negara tidak memperoleh haknya berupa pendapatan dari pembayaran Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Sewa Penggunaan Kawasan Hutan.
Selain merugikan dugaan korupsi yang merugikan negara, Surya Darmadi juga didakwa melakukan pencucian uang yang nilainya hingga Rp 7,7 triliun ke sejumlah aset dan pengalihan dana. Asetnya berada di Jakarta, Bali, hingga Singapura, sebagian saat ini telah disita oleh Kejagung.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·