Hamas Tolak Resolusi PBB Soal Pengerahan Pasukan Internasional ke Gaza

Warga melewati asap mengepul dari sebuah gedung setelah menjadi sasaran serangan tentara Israel di Kota Gaza, Sabtu (22/3/2025). Foto: Jehad Alshrafi/AP Photo

Hamas menolak resolusi PBB yang mencakup pengerahan pasukan internasional di Gaza. Mereka menyebut resolusi tersebut tidak menghormati hak dan permintaan rakyat Gaza.

“Resolusi ini tidak memenuhi tuntutan dan hak politik serta kemanusiaan rakyat Palestina kami," ujar Hamas, otoritas yang berkuasa di Gaza, pada Senin (17/11), seperti dikutip dari AFP.

Warga Palestina menunggu untuk membeli roti dari titik distribusi di Khan Younis, Jalur Gaza selatan, Senin (17/11/2025). Foto: Haseeb Alwazeer/REUTERS

Dalam pernyataannya, Hamas mengecam rencana pengerahan pasukan internasional ke Gaza. Apalagi misi pasukan internasional tersebut adalah melucuti kelompok-kelompok di Gaza termasuk mereka.

"Resolusi ini memaksakan perwalian internasional di Jalur Gaza, yang ditolak oleh rakyat kami, pasukannya, dan kelompok-kelompok konstituennya," lanjut pernyataan tersebut.

Pengesahan resolusi PBB untuk Gaza dilakukan lewat voting di Dewan Keamanan pada Senin (17/11) waktu New York.

Resolusi tersebut merupakan usulan Presiden AS Donald Trump dan menjadi bagian dari rencana damai di Gaza. Selain pengerahan pasukan, resolusi juga berisi pembentukan negara Palestina.

Dalam voting di DK PBB, 13 anggota mendukung pengesahan resolusi. Sedangkan China dan Rusia memilih abstain namun tidak mengeluarkan veto.

Presiden AS Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi memegang perjanjian yang ditandatangani untuk fase pertama gencatan senjata Gaza antara Israel dan Hamas, di Sharm El-Sheikh, Mesir, Senin (13/10/2025). Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

Sebelumnya, Trump mengusulkan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) di Gaza. ISF diharapkan berisi pasukan dari negara-negara Arab dan mayoritas muslim, termasuk Indonesia.

Sementara, Indonesia siap mengirimkan 20 ribu personel ke Gaza jika ada mandat yang kuat. Namun, fungsi mereka lebih pada sektor kesehatan dan konstruksi, bukan peacekeeping.