News
·
8 Oktober 2020 16:36

Hanura ke KPK: Tak Masalah Jika Pengusaha Sekadar Dukung Biaya Pilkada Paslon

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Hanura ke KPK: Tak Masalah Jika Pengusaha Sekadar Dukung Biaya Pilkada Paslon (102501)
Ilustrasi Partai Hanura Foto: Fitra Andrianto/kumparan
KPK mengungkap hasil kajian mengenai Pilkada yang menunjukkan biaya yang dikeluarkan paslon lebih besar dari kekayaan mereka.
ADVERTISEMENT
Temuan itu berdasarkan pemantauan di Pilkada 2015, 2017, dan 2018. KPK menyebut mayoritas paslon atau sebanyak 82% yang berlaga di Pilkada dibiayai pemodal atau cukong.
Wakil Ketua Dewan Penasihat Hanura, Inas Nasrullah Zubir, mengatakan bantuan dana dari pemodal bukanlah sesuatu yang dilarang di Pilkada, lantaran telah diatur di Peraturan KPU (PKPU).
"Jika mengacu kepada peraturan KPU, sumbangan dana kampanye yang berasal dari badan hukum swasta dan partai maksimal sebesar Rp 750 juta. Sedangkan sumbangan dari pihak perseorangan maksimal sebesar Rp 75 juta," kata Inas kepada wartawan, Kamis (8/10).
Hanura ke KPK: Tak Masalah Jika Pengusaha Sekadar Dukung Biaya Pilkada Paslon (102502)
Inas Nasrullah. Foto: Facebook/@Inas Nasrullah Zubir
Ia mencontohkan apabila terdapat 100 pengusaha yang memberi sumbangan, paslon bisa mendapat bantuan sebesar Rp 75 miliar. Sehingga Inas menyatakan, untuk mendapatkan Rp 65 miliar yang merupakan angka ideal dalam bertarung di Pilkada bukan hal yang sulit.
ADVERTISEMENT
Kendati demikian, menurut Inas, akan timbul masalah jika sumbangan dana tersebut memiliki maksud yang terselubung. Namun jika tidak, dukungan dari pengusaha bukanlah sesuatu yang harus dipersoalkan.
"Memang yang menjadi persoalan adalah, apakah sumbangan Rp 750 juta atau bahkan lebih dari masing-masing pengusaha tersebut karena ikhlas? Kalau hanya sekadar mendukung tentunya tidak menjadi persoalan, tapi kalau ada komitmen dalam sumbangan tersebut, maka itu adalah persoalan," tutur Inas.
Hanura ke KPK: Tak Masalah Jika Pengusaha Sekadar Dukung Biaya Pilkada Paslon (102503)
Ilustrasi KPK. Foto: Nugroho Sejati/kumparan
Untuk itu, Inas berpendapat perlu perubahan dalam desain Pilkada, termasuk bantuan dana kepada partai yang perlu ditingkatkan. Sehingga biaya politik yang dikeluarkan paslon bisa ditekan lantaran mendapat bantuan dari parpol.
"Jika peningkatan bantuan untuk parpol adil, tentunya akan terjadi kompetisi yang seimbang," tutupnya.
ADVERTISEMENT