Hanura Kecewa Tak Dapat Jatah Menteri: Kami Sudah Berdarah Demi Jokowi

Ilustrasi Partai Hanura Foto: Fitra Andrianto/kumparan

Partai Hanura kecewa dengan stuktur Kabinet Indonesia maju yang telah dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wasekjen DPP Hanura, Bona Simanjuntak, mengatakan, kekecewaan partainya lantaran Jokowi lebih memilih memberikan jatah menteri kepada Gerindra daripada Hanura yang telah ikut berjuang sejak awal.

"Yang lucu sekarang kita tidak ada lagi etika demokrasi, ketika demokrasi standar, yang kalah jadi oposisi yang menang jangan jemawa. Kalau dibilang tidak ada tekanan, kalau tidak ada tekanan kenapa oposisi masuk (pemerintah)," kata Bona dalam diskusi 'Kabinet Bikin Kaget' di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10).

Terlebih, Bona menuturkan partainya memberikan kontribusi besar atas kemenangan Jokowi dalam Pemilu 2019. Sehingga, kata dia, banyak kader partai yang merasa kecewa dengan stuktur kabinet Jokowi periode kedua.

"Memang kader Hanura pasti kecewa, kalau istilah Pak Erick (Thohir) berkeringat. Kami berdarah-darah. Kalau ingat kami relawan berkeringat, tapi parpol berdarah-darah tidak ada kursi. Untung kami memiliki 800 (kursi) DPRD," ucap dia.

Bona mengatakan, partainya sama sekali tak mendapatkan penghargaan apapun dari Jokowi atas kontribusi yang telah diberikan.

"Ya, kalau melihat sebenarnya prinsip dasar Hanura pengusung punya harga sendiri kalau etika politik wajar kalau beberapa daerah kader kami cukup ada kemarahan. Bahwa tidak ada semacam penilaian khusus ke Hanura," kata dia.

Sementara itu, Ketua DPP Gerindra Hendarsam Marantoko menuturkan stuktur kabinet yang disusun Jokowi tak mengejutkan. Sebab, kata dia, partainya juga sempat berharap dengan memberikan sejumlah konsep kepada Jokowi sebelum menyusun struktur kabinet.

"Sebenarnya enggak (kaget) bahwa ini kewenangan prerogatif dari Presiden. Tentu kita harus siap-siap juga untuk tidak menduga terkait dengan susunan kabinet yang ada. Artinya, kita memang boleh berharap tapi tetap artinya semua itu kembali ke Presiden," ucap Hendarsam.