Hari Migran Internasional, PKS Minta Pemerintah Perluas Perlindungan

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai PKS, Netty Prasetiyani, saat memberi keterangan ke awak media mengenai pekerja migran. Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, memberikan catatan terhadap peringatan Hari Migran Internasional yang jatuh pada 18 Desember.

Netty meminta negara harus lebih sigap dalam membela hak para pekerja migran Indonesia.

"Para PMI ini adalah pahlawan yang menyumbang devisa kurang lebih Rp 159,6 triliun per tahun. Pastikan hak-hak PMI ditunaikan serta keamanan mereka sebelum dan sesudah bekerja hingga tiba di tanah air," kata Netty dalam keterangan tertulis, Minggu (18/12).

Anggota Komisi IX DPR RI ini menjelaskan, pemerintah harus memperluas pelindungan terhadap PMI.

"Perluas pelindungan dengan peningkatan keterampilan bahasa dan sebagainya, berikan jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan lain-lain," jelas Netty.

"Pemerintah melalui BP2MI juga harus merealisasikan komitmen untuk menyikat sindikat penyaluran PMI non prosedural. Jangan lagi ada warga negara yang tertipu dengan iming-iming tapi justru keselamatannya terancam," tambahnya.

Selain itu, Netty meminta pemerintah memaksimalkan program penanganan pasca PMI pulang ke Indonesia. Ia berharap program tersebut dapat membuat PMI tetap bisa produktif dan mampu menggerakkan ekonomi keluarga.

"Berbagai pelatihan seperti keterampilan, bisnis dan sebagainya harus maksimal diberdayakan. Selain itu juga permudah para pahlawan devisa tersebut dengan pendampingan dan pemberian akses modal yang pembayarannya tidak memberatkan," katanya.

Sejumlah aktivis mengikuti Kirab Hari Pekerja Migran Internasional saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (18/12/2022). Foto: Darryl Ramadhan/ANTARA FOTO

Lebih lanjut, Netty meminta pemerintah pro aktif dalam menjaga dan mendampingi keluarga PMI yang sedang bekerja di luar negeri. Sebab tidak jarang arang para PMI yang pergi ke luar negeri tersebut meninggalkan keluarga yang rentan.

"Pemerintah harus turut andil dalam menjaga ketahanan keluarga mereka, pastikan anak-anak para PMI tersebut mendapatkan hak-haknya seperti hak akan pendidikan, kesehatan dan sebagainya," kata Netty.

"Anak-anak Indonesia, apa pun latar belakang keluarganya merupakan generasi masa depan. Jangan sampai hanya karena keterbatasan ekonomi, sebagian besar dari mereka justru menjadi generasi yang lemah karena kurangnya pengetahuan dan kesehatan," tutup dia.