Hashim Djojohadikusumo Tak Puas dengan Pemilu 2019

Direktur Media dan Komunikasi Hashim Djojohadikusumo di Salatiga, Selasa (2/4). Foto: Afiati Tsalitsati/kumparan.

Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan sejak 2 bulan sebelum hari pemungutan suara, pihaknya telah menemukan kejanggalan DPT sebesar 17,5 juta. Jumlah DPT janggal itu telah dilaporkan kepada KPU.

Namun, hingga sampai pemungutan suara dilakukan, tidak ada tindak lanjut dari KPU untuk memverifikasi kejanggalan 17,5 juta DPT itu. Hashim beranggapan, jumlah itu sangat potensial untuk digunakan oleh oknum dalam mendulang suara pasangan tertentu. Mengingat, jumlah 17,5 juta DPT merupakan 9 persen dari total DPT Pilpres 2019.

“17,5 juta itu adalah 9 persen dari total DPT 192 juta. Kami sudah beberapa kali bahas dengan KPU dan juga Bawaslu bahwa itu tetap bermasalah,” kata Hashim di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (22/4).

Adik Prabowo Subianto ini kemudian melakukan beberapa pengecekan berdasarkan inisiatifnya. Menurut Hashim, di beberapa tempat ia menemukan bahwa ada nama-nama yang terdaftar di DPT, namun orang tersebut bukan merupakan warga sekitar.

“Itu yang disebut siluman, ghost voters. Ada seorang ketua RT sudah menjabat yang sudah menjabat selama 12 tahun, tapi di DPT-nya ada 5 nama yang tidak dikenal. Itu hanya satu RT saja, kalau kita ekstrapolasi dengan berapa ratus ribu RT di Indonesia, kalau kali lima saja, itu berapa?” ujar Hashim.

Lantas, Hashim meragukan kredibilitas KPU. Dia juga menduga, KPU tidak melakukan coklit, pencocokan dan penelitian terhadap DPT pilpres 2019.

“DPT ini diambil dari 2014 tanpa verifikasi. Itu akar persoalan. Sebetulnya DPT sekarang ini, itu tidak berdasarkan KTP elektronik sebagai dari amanat UU nomor 7 tahun 2017,” ungkap Hashim.

“Kami tidak sadar waktu 2014 (soal pemilih siluman dan masalah DPT ini). Kami akui kami, maaf, kami agak culun waktu itu. Terus terang aja, kami oon dan goblok kami percaya dengan sistem,” tambahnya.

Untuk itu, Hashim merasa tidak puas dengan kinerja KPU terhadap proses penyelenggaraan Pilpres 2019 kali ini. Hashim merasa, pemilu kali ini tidak kredibel, jujur, dan transparan.

“Jadi kami duga, kamu curigai angka selisih dari quick count itu diambil dari 17,5 juta nama itu. Kami sudah laporkan itu 7 kali ke KPU, tapi masih bermasalah. Kami tidak puas,” tutupnya.

Klarifikasi KPU Soal 17,5 Juta DPT

KPU telah selesai menindaklanjuti laporan Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo-Sandi soal 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) yang dianggap bermasalah. KPU memastikan 17,5 juta data itu sesuai dengan fakta di lapangan.

"Yang invalid sangat kecil. Memang kita serius menelusuri data yang dimaksud. Sebanyak 98,75 persen dari data itu ada," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantohwi di Kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/4).

Secara keseluruhan di 34 provinsi, KPU sudah melakukan perbaikan data sebanyak 944.164 pemilih dan pencoretan data sebanyak 470.331 pemilih setelah dilakukan verifikasi faktual.

KPU dalam melakukan verifikasi faktual menggunakan sampel sebanyak 1.604 pemilih yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Selain itu KPU juga sudah berkoordinasi dengan Dukcapil Kemendagri, verifikasi faktual hingga tingkat kabupaten/kota hingga menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan ahli demografi IPB dan UGM.

"Setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan, hanya sekitar 20 orang yang tidak sesuai dengan DPT. Data yang memang ditemukan invalid atau tidak ada hanya sekitar 1,25 persen," ucap Pramono.