Hasto: PDIP Ditekan Golkar yang Mau Ambil Kursi Ketua DPR Lewat Revisi UU MD3

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menghadiri diskusi publik berjudul "Sirekap" dan Kejahatan Pemilu 2024, Sebuah "Konspirasi Politik" di Markas Barikade 98, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024). Foto: Ainun Nabila/kumparan

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut partainya mendapatkan tekanan dari Golkar terkait posisi Ketua DPR periode 2024-2029.

Hasto mengatakan, ada upaya dari Golkar untuk merevisi UU MD3 sehingga jatah Ketua DPR tak jatuh ke PDIP sebagai partai pemenang Pileg 2024.

"Ini kan belum-belum PDI sudah ditekan oleh Golkar mau mengambil alih lewat MD3, mengambil jabatan ketua DPR RI," kata Hasto dalam diskusi 'bertajuk 'Sing Waras Sing Menang', Sabtu (30/3).

Dia mencontohkan perebutan kursi Ketua DPR periode 2014-2019, saat PDIP menjadi pemenang Pileg, namun kursi Ketua DPR justru diduduki Setya Novanto yang berasal dari Golkar. Hal itu terjadi karena Golkar menginisiasi revisi UU MD3 dan mengusulkan sistem paket pimpinan DPR.

"Karena tahun 2014 yang lalu ketika PDI Perjuangan menang, Pak Jokowi menang, itu kan dilakukan perubahan UU MD3," ucap dia.

Terpidana kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/9). Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Hasto menuturkan, saat perebutan Ketua DPR periode 2014-2019, operasi politik mengeluarkan banyak biaya.

"Saya mendengar konon itu habis USD 3.000.000 itu untuk melakukan operasi politik di DPR. Kalau di Amerika adalah lobbyist-lobbyist, itu dieksekusi oleh political science committee (PIC). Ketika saya melakukan riset terhadap kecurangan Pemilu tahun 2009," tutup Hasto.

Dalam aturan UU MD3, kursi Ketua DPR merupakan hak dari parpol pemenang Pileg. Dari hasil Pemilu 2024, PDIP kembali menjadi jawara di Pemilu Legislatif untuk ketiga kalinya. Di posisi kedua ditempati Golkar dan disusul Gerindra.

Berikut suara sah 8 parpol yang lolos parlemen di Pemilu 2024: