Hasto: Siapa pun Ambil Keputusan di Luar Partai Akan Diingatkan

31 Juli 2022 16:34 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: Dok. Istimewa
ADVERTISEMENT
Sejumlah relawan yang mendukung Puan Maharani sebagai Capres 2024 bermunculan di daerah, seperti Jawa Timur dan Jakarta. Politikus PDIP Masinton Pasaribu hingga Johan Budi juga menyatakan dukungannya terhadap Puan.
ADVERTISEMENT
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan kader PDIP untuk tidak membuat keputusan dini. Menurutnya, perintah mengikuti keputusan Ketum Megawati Soekarnoputri terkait capres-cawapres tak hanya untuk dukungan pada Ganjar Pranowo, namun Puan dan lainnya.
"Prinsipnya siapa pun yang sebagai kader partai, sekali lagi siapa pun kader partai, telah mengambil keputusan dini di luar disiplin organisasi partai, kami ingatkan. Karena itu disiplin yang dikedepankan partai," kata Hasto di Gedung DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (31/7).
Di luar kader PDIP, Hasto menilai dukungan capres bagi Puan adalah kebebasan berekspresi. Tetapi bagi kader PDIP, ia menegaskan perintah Megawati harus ditaati.
"Ya namanya kebebasan berekspresi, boleh-boleh aja. Kita kan tidak hidup pada zaman penjajahan. Tapi buat seluruh kader PDI dia memahami aturan bahwa penetapan capres-cawapres itu ditetapkan Ibu Ketum," ungkapnya.
ADVERTISEMENT
"Contoh kemarin ada relawan yang mengaku PDI, eks kader PDI yang deklarasi. Nah di situ partai beri pendidikan politik. Mari kita kerja ke bawah sesuai keputusan Rakernas, capres-cawapres Ibu Ketum yang putuskan, dan kita punya pengalaman sebelumnya di pilkada, pemilu 2014, 2019, yang diputuskan Bu Mega yang terbaik," jelaskan dia.
Di sisi lain, Hasto mengakui bahwa Puan masih terus mendapat mandat Megawati untuk melakukan penjajakan koalisi PDIP dengan pimpinan parpol. Ia mengungkap sejumlah dialog dengan pimpinan parpol akan dilakukan Puan di Agustus mendatang.
"Agustus ini kan ada agenda penting DPR/MPR, sidang kenegaraan, tanggal 16 presiden sampaikan nota keuangan. Di sela itu dialog akan dilakukan, tapi prioritas kenegaraan," tandasnya.