Heboh SMS Ngaco Peringatan Tsunami BMKG di Denpasar, Bali

Ilustrasi peringatan Tsunami. Foto: Zabur Karuru/ANTARA FOTO

Sejumlah warga Kota Denpasar kaget bukan kepalang. Mereka mendapatkan SMS peringatan tsunami pada Kamis (27/5) pagi.

Pesan singkat dari KominfoBMKG menyatakan ada gempa dengan kekuatan 8 Magnitudo pada pukul 10.14 WITA. Pesan singkat tersebut disampaikan pada pukul 10.52 WITA.

"Peringatan Dini Tsunami di JATIM NTB BALI NTT JATENG Gempa Mag:8.5 04-Jun-21 10:14:45WIB Lok:10.50LS 114.80BT Kdlmn:10Km::BMKG," demikian isi pesan singkat yang diterima kumparan.

SMS peringatan dini tsunami dari BMKG. Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Seorang warga di Kota Denpasar bernama Tian Darfiano mengaku kaget. Ia sempat bingung karena tak merasakan getaran gempa. Ia lalu mengecek website BMKG dan tidak ada informasi gempa dan peringatan Tsunami.

"Aku kaget karena tiba-tiba dapat SMS dua kali peringatan dini. Padahal enggak merasakan gempa sama sekali," kata dia.

BMKG Bantah Keluarkan Peringatan Tsunami

Terkait beredarnya pesan tersebut, BMKG menegaskan informasi itu tidak benar. Dalam rilis yang diterima kumparan pada Kamis (27/5), BMKG menyebut ada kesalahan sistem.

"BMKG menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar, karena telah terjadi kesalahan pada sistem pengiriman informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami yang melalui kanal SMS," tulis lembaga tersebut.

"Saat ini, BMKG dengan Kominfo masih melakukan penelusuran terkait kesalahan sistem hingga menyebabkan pesan tersebut terkirim."

BMKG menegaskan, tidak ada gempa dengan kekuatan 8,5 magnitudo di Indonesia. Untuk itu, BMKG tidak mengeluarkan peringatan dini tsunami.

Selain itu, BMKG menambahkan hingga saat ini belum ada teknologi di dunia yang mampu memprediksi gempa baik dari tempat, waktu, dan kekuatan guncangan.

"Masyarakat agar tetap mengupdate informasi BMKG melalui saluran resmi seperti website, saluran komunikasi infobmkg berbasis media sosial, Call Center 196 maupun kantor BMKG terdekat," pungkasnya.

Ilustrasi seismograf gempa bumi. Foto: Getty Images

Komisi V DPR RI Heran Sistem BMKG Eror Beri Peringatan Tsunami

Anggota Komisi V DPR --Mitra BMKG-- Muhammad Fauzi, menyayangkan kesalahan sistem tersebut. Bagi negara yang rentan bencana seperti Indonesia kesalahan itu seharusnya tak terjadi.

"Kejadian ini sangatlah membuat prihatin. Seharusnya di negara yang bencana menjadi sesuatu yang sering terjadi, bahkan kita sudah menjadi supermarket bencana. Sangat naif itu terjadi," kata Fauzi saat dimintai tanggapan, Kamis (27/5)

Fauzi berpandangan, alat BMKG yang selama ini digunakan sudah harus dimodernisasi dan diperbaharui.

"Selain itu sosialisasi dan koordinasi setiap elemen harus lebih ditingkatkan. Perlu diingat masalah bencana ini sangatlah sensitif sekali di masyarakat. Mudah sekali masyarakat terprovokasi psikologisnya dalam menghadapi bencana ini," beber politikus Golkar ini.

"Apalagi bila kesalahan itu, diakibatkan dari alat yang mengalami kesalahan," sambung Fauzi.

Lebih lanjut, ia mendesak kesalahan informasi dan eror sistem di BMKG ini diinvestigasi agar insiden peringatan dini tsunami yang sudah meresahkan warga tak terulang.

"Mulai sosialisasi, penanganan, pembenahan dan perbaikan serta pengawasan harus lebih ditingkatkan," pungkas legislator dapil Sulsel ini.

Komisi V DPR Minta BMKG Investigasi Eror Peringatan Tsunami di Bali hingga Jatim

Wakil Ketua Komisi V DPR Arwani Thomafi mendesak BMKG segera mencari tahu penyebab pesan peringatan tsunami itu tersebar. Ia menilai perlu ada penjelasan rinci terhadap persoalan tersebut, apalagi pesan yang beredar sangat tidak akurat mulai dari tanggal peringatan hingga status peringatan yang dikeluarkan.

"Saya kaget juga. Ini agar dicek apa yang terjadi," kata Arwani dalam keterangannya, Kamis (27/5).

Sementara itu, Anggota Komisi V Mulyadi menegaskan kesalahan ini menjadi peringatan keras bagi BMKG agar lebih profesional lagi dalam bekerja.

"Ini menjadi peringatan keras untuk BMKG. Badan ini harus meningkatkan profesionalisme. Produksi informasi yang dikeluarkan BMKG sangat penting dan sensitif," kata Mulyadi.

Mulyadi menegaskan setiap informasi atau peringatan yang dikeluarkan BMKG sangat berpengaruh pada masyarakat. Sehingga sudah seharusnya informasi tersebut bersifat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Karena masyarakat akan sangat terpengaruh, BMKG yang menjadi mitra Komisi V harus memberikan informasi yang akurat, bukan malah hoaks. Ini membahayakan," tegasnya.

****

Saksikan video menarik di bawah ini: