Heru Curhat soal Jalur Sepeda DKI: Anggaran Balik Lagi; Akan Libatkan Komunitas

Jalur sepeda, di kawasan Thamrin-Sudirman, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Isu jalur sepeda di Jakarta kembali mencuat. Semua berawal dari kabar dinolkannya anggaran pengadaan jalur sepeda dalam APBD 2023.

Keputusan itu diambil Pemprov DKI setelah mendapatkan saran dari anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari PDIP yaitu Manuara Siahaan dan Gilbert Simanjuntak. Namun, keputusan itu batal.

Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, anggaran jalur sepeda kembali diadakan dalam APBD 2023 sebesar Rp 7,5 miliar. Jumlah tersebut masih lebih kecil dari yang diajukan Pemprov DKI sebelumnya yakni sebesar Rp 38 miliar.

"Dalam pembahasan terakhir pada Rabu (16/11) kemarin, kami kembali lakukan pembahasan dengan Komisi B, itu sudah ditambahkan anggaran sebesar Rp 7,5 miliar," imbuh Syafrin di kawasan Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (18/11).

Sebagian besar anggaran ini akan digunakan untuk mengoptimalkan jalur sepeda yang sudah dibangun. Salah satunya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Berikut rangkaian update-nya yang telah kumparan rangkum untuk anda:

Disambut Baik Bike to Work Indonesia

Komunitas Bike to Work bersama Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dan Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho di Balai Kota Jakarta. Foto: Fadlan/kumparan

Penghapusan anggaran jalur sepeda sempat menuai protes dari komunitas pesepeda Bike to Work Indonesia. Mereka meluapkan kekecewaannya dengan menggelar aksi bersepeda ke Balai Kota Jakarta pada Jumat (18/11) pagi.

Dengan informasi dikembalikannya anggaran jalur sepeda, mereka pun memberikan apresiasi ke Pemprov DKI.

"Pak Gubernur juga sudah sambut baik, ya, kita juga sudah utarakan apa yang kita inginkan, dan beliau langsung memutuskan untuk mengembalikan lagi anggaran jalur sepeda di tahun depan. Jadi enggak ada yang dinolkan, sih," ujar Ketua Umum Bike to Work Indonesia Fahmi Saimima di Balai Kota DKI Jakarta.

Fahmi tak mempermasalahkan nilai anggaran tersebut. Begitu pun bila sebagaian besar anggaran itu digunakan untuk optimalisasi jalur sepeda yang sudah ada.

"Ya, sedari awal kita tidak pernah ributkan soal berapa nominal, ya, yang penting bagi kami itu jangan lagi ada narasi bahwa sahnya jalur sepeda itu enggak penting lagi di Jakarta," tuturnya.

Evaluasi Jalur Sepeda Libatkan Komunitas

Pesepeda melintas di jalur sepeda, di kawasan Jakarta, Kamis (29/9/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Pemprov DKI akan melakukan evaluasi terkait jalur sepeda yang saat ini sudah ada. Hal ini dilakukan untuk memastikan jalur sepeda itu berfungsi maksimal.

Evaluasi itu akan melibatkan komunitas pesepeda. Masukan dari mereka akan ditampung dalam Focus Group Discussion (FGD). Hasil dari pertemuan itu juga akan digunakan untuk membangun jalur sepeda ke depannya.

“Saya minta dikaji terus saya minta mereka memikirkan jalur sepeda mana lagi yang memang efektif dan berkualitas untuk pengguna sepeda. Nanti diadakan FGD, itu mereka sudah ok,” kata Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (18/11).

Curhat Heru ke Mitra Organisasi Internasional

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam jamuan makan siang dengan mitra organisasi internasional, di Plataran Hutan Kota, Jumat (18/11). Foto: Fadlan/kumparan

Masalah jalur sepeda juga sempat diceritakan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono ke sejumlah organisasi internasional dalam perjamuan makan siang di Plataran Hutan Kota, Jakarta Pusat, Jumat (18/11).

Heru menuturkan pembangunan jalur sepeda adalah kebijakan yang bagus dan sudah diimplementasikan lebih dulu di negara-negara Eropa. Namun, perlu dikaji ulang jika ingin diterapkan di Jakarta.

“Saya agak singgung dikit seperti jalur sepeda, mungkin di negara Eropa itu sangat baik dan dibutuhkan. Saya 5 sampai 6 tahun tinggal di Eropa juga,” kata Heru dalam jamuan makan siang dengan mitra organisasi internasional, di Plataran Hutan Kota, Jumat (18/11).

“Tapi semua kebutuhan kehidupan di sana tidak bisa di implementasikan. Di sini cuaca panas, jaraknya jauh,” jelas Heru.

Heru juga menjadikan masalah jalur sepeda sebagai contoh bagaimana pemerintah menyelesaikan masalah di Jakarta. Menurutnya, komunikasi yang baik dibutuhkan dalam setiap mengambil kebijakan di Jakarta.

"Baru tadi pagi contoh saja dengan Mbak Feila ITDP. Saya ambil kebijakan untuk freeze jalur sepeda udah ribut, baru freeze saja. Nah, tujuan saya baik, kok. Saya tidak ingin kuantitas, saya ingin kualitas, kira-kira seperti itu," katanya.

"Kebijakan yang sepele menjadi sesuatu, yang kalau saya tidak manage komunikasi, menjadi sesuatu yang tidak perlu energi kita keluar," tambahnya.