Hidayat Nur Wahid Beri Saran ke Jokowi: Lebih Baik Segera Reshuffle

Presiden Joko Widodo (kelima kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara Foto/Pool

Desakan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan atau reshuffle angota kabinet mengemuka, setelah wacana itu dilontarkan sendiri oleh Jokowi di Sidang Kabinet 18 Juni.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, menilai penanganan COVID-19 yang dikeluhkan Jokowi saat memarahi menterinya pada 18 Juni, justru makin memburuk saat video marah-marah Jokowi diupload Minggu (28/4).

"Karena kan alasannya tidak ada progress penanganan COVID-19, dan memang kalau dilihat realita tentang progres justru sesudah beliau marah-marah progresnya kan semakin buruk," kata Hidayat kepada kumparan, Kamis (2/7).

"Menurut saya lebih baik reshuffle itu segera dilakukan sesudah beliau menyampaikan pernyataan terbuka," lanjutnya.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Hidayat mendesak Jokowi memberi kepastian soal reshuffle. Sebab, pasca Jokowi melontarkan ancaman tersebut, memberikan ketidaknyamanan bagi para menteri hingga jajaran yang bekerja di bawahnya. Sebab, ada kekhawatiran perubahan pimpinan atau kebijakann.

"Supaya tidak menimbulkan apa yang saling curiga di antara para menteri dan bahkan menteri para menteri pun tidak tenang untuk bekerja karena khawatir terkena reshuffle gitu ya, dan mungkin di tingkat eselon juga pada takut bekerja karena mereka khawatir jangan-jangan menterinya direshuffle," ujarnya.

"Kalau menteri direshuffle kan kebijakan-kebijakannya juga berubah. Mereka juga terkena dampak reshuffle. Jadi daripada menimbulkan dampak yang tak kondusif, kerja yang tak tenang menurut saya sebaiknya laksanakan saja apa yang pak Jokowi utarakan itu," lanjutnya.

Kendati demikian, jika pada akhirnya reshuffle terjadi, dia meminta agar Jokowi tak melakukan kesalahan yang sama. Artinya, memilih kembali para menteri yang berasal dari kalangan parpol hanya karena sistem bagi-bagi kekuasaan.

"Tapi kalau beliau melakukan reshuffle ya jangan mengulangi kasus ini karena ini kan terjadi karena beliau melakukan bagi-bagi kekuasaan para menterinya aja akibat dari perkoalisian," ujarnya.

"Harusnya yang beliau tampilkan pihak-pihak yang profesional dan betul-betul diyakini publik," lanjutnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan PKS tetap akan menjadi oposisi dan akan mengkritik segala kebijakan yang tidak pro rakyat yang dikeluarkan pemerintah.

"Kalau posisi PKS sudah jelas kami akan tetap berada di luar kabinet dan akan tetap jadi oposisi dan kami akan mengkritisi apa yang jadi kebijakan selama ini," pungkasnya.