Hikmahanto Kritik Pernyataan UNHCR soal Mahasiswa Aceh Usir Pengungsi Rohingya

Sejumlah imigran etnis Rohingya naik ke truk saat berlangsung pemindahan paksa di penampungan sementara gedung Balai Meuseuraya Aceh (BMA), Banda Aceh, Aceh, Rabu (27/12/2023). Foto: Ampelsa/ANTARA FOTO

Pakar hukum internasional sekaligus Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Prof. Hikmahanto Juwana, menyayangkan pernyataan Badan Pengungsi PBB (UNHCR) soal aksi pemindahan paksa pengungsi Rohingya oleh sejumlah mahasiswa Aceh.

Menurut Hikmahanto, sebagai lembaga internasional dan tamu di Indonesia, seharusnya UNHCR tak ikut menyampaikan hal negatif terkait isu dalam negeri.

"Tindakan UNHCR tersebut dapat dikualifikasi sebagai intervensi atas kedaulatan negara Republik Indonesia," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulis, Kamis (28/12).

Sebelumnya, dalam keterangan resmi mereka, UNHCR menuding aksi para mahasiswa Aceh ini merupakan hasil dari kampanye online yang berisi disinformasi dan ujaran kebencian terhadap pengungsi. Menurut Hikmahanto, penggunaan istilah "ujaran kebencian" tersebut sudah ada aturannya dalam hukum Indonesia, yaitu di KUHP dan UU ITE.

Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juhana dalam program DipTalk kumparan. Foto: Dicky Adam Sidiq/kumparan

"Bila UNHCR benar menganggap adanya 'ujaran kebencian' dari pihak-pihak tertentu terhadap para pendatang gelap Rohingya, menurut hukum Indonesia tuduhan tersebut harus dilaporkan kepada Kepolisian RI untuk kemudian dijalankan proses peradilan pidana," tegasnya.

Ia menilai UNHCR seharusnya bisa menghormati kedaulatan Indonesia, termasuk hukum dan adat istiadat serta sikap masyarakat terhadap sebuah isu. Sebab, lanjutnya, pimpinan UNHCR yang ada di Indonesia bisa saja diusir jika tak mematuhi hukum dan adat setempat.

"Pimpinan UNHCR di Indonesia yang tidak mematuhi hukum dan adat istiadat dapat saja dilakukan tindakan persona non grata atau pengusiran oleh pemerintah Indonesia. Bila perlu pemerintah Indonesia dapat menutup untuk selamanya perwakilan UNHCR di Indonesia," pungkas Hikmahanto.

Mahasiswa Pindahkan Paksa Pengungsi Rohingya

Mahasiswa bersama polisi membantu menaikan sejumlah imigran etnis Rohingya ke truk saat berlangsung pemindahan paksa di penampungan sementara gedung Balai Meuseuraya Aceh (BMA), Banda Aceh, Aceh, Rabu (27/12/2023). Foto: Ampelsa/ANTARA FOTO

Aksi ini berawal dari unjuk rasa massa mahasiswa di depan Kantor DPR Aceh, Banda Aceh, Rabu (27/12). Usai berdemo, mereka mendatangi para pengungsi Rohingya yang ada di Balai Meuseuraya Aceh (BMA).

Sebanyak 137 pengungsi etnis Rohingya yang ditampung sementara di Gedung BMA itu kemudian diminta pindah oleh para mahasiswa. Mereka mengerahkan para pengungsi untuk segera naik ke kendaraan-kendaraan yang sudah disiapkan.

Aksi ini membuat pengungsi perempuan dan anak-anak menangis. Namun mereka tetap digiring naik ke kendaraan dan dibawa ke kantor Kemenkumham Aceh.

Pernyataan Lengkap UNHCR

Imigran etnis Rohingya histeris dipindah paksa dari penampungan sementara gedung Balai Meuseuraya Aceh (BMA), Banda Aceh, Aceh, Rabu (27/12/2023). Foto: Ampelsa/ANTARA FOTO

Berikut ini adalah pernyataan lengkap UNHCR terkait aksi mahasiswa kepada pengungsi Rohingya:

UNHCR, Badan Pengungsi PBB, sangat prihatin melihat serangan massa di sebuah lokasi yang menampung keluarga pengungsi yang rentan, sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan, di kota Banda Aceh, Indonesia.

Ratusan pemuda menyerbu basement gedung pada Rabu (27 Desember 2023) tempat para pengungsi berlindung.

Massa menerobos barisan polisi dan secara paksa memasukkan 137 pengungsi ke dalam dua truk, dan memindahkan mereka ke lokasi lain di Banda Aceh. Peristiwa ini membuat para pengungsi terkejut dan trauma.

UNHCR masih sangat khawatir mengenai keselamatan para pengungsi dan menyerukan kepada aparat penegak hukum setempat untuk mengambil tindakan segera guna memastikan perlindungan bagi semua individu dan staf kemanusiaan yang putus asa.

Ilustrasi UNHCR. Foto: BalkansCat/Shutterstock

Serangan terhadap pengungsi bukanlah sebuah tindakan yang terisolasi namun merupakan hasil dari kampanye online yang terkoordinasi yang berisi misinformasi, disinformasi dan ujaran kebencian terhadap pengungsi dan upaya untuk memfitnah upaya Indonesia dalam menyelamatkan nyawa orang-orang yang putus asa dalam kesusahan di laut.

UNHCR mengingatkan semua orang bahwa pengungsi anak-anak, perempuan dan laki-laki yang putus asa mencari perlindungan di Indonesia adalah korban penganiayaan dan konflik, dan merupakan penyintas perjalanan laut yang mematikan. Indonesia – dengan tradisi kemanusiaannya yang sudah lama ada – telah membantu menyelamatkan orang-orang yang putus asa dan bisa saja meninggal di laut – seperti ratusan orang lainnya.

Badan Pengungsi PBB juga memperingatkan masyarakat umum untuk mewaspadai kampanye online yang terkoordinasi dan terkoordinasi dengan baik di platform media sosial, yang menyerang pihak berwenang, komunitas lokal, pengungsi dan pekerja kemanusiaan, menghasut kebencian dan membahayakan nyawa.

UNHCR mengimbau masyarakat di Indonesia untuk memeriksa ulang informasi yang diposting online, yang sebagian besar palsu atau diputarbalikkan, dengan gambar yang dihasilkan AI dan ujaran kebencian yang dikirim dari akun bot.

Pro-Kontra di Medsos

Sejak awal bulan ini, muncul pro-kontra terhadap pengungsi Rohingya yang mendarat di perairan Aceh dan sekitarnya.

Ismail Fahmi yang terkenal dengan Drone Emprit-nya bahkan membuat analisis percakapan di medsos terkait isu Rohingya. "Ditengarai ada upaya sistematis untuk membangun sentimen negatif terhadap pengungsi Rohingya," tulisnya.

Tonton juga podcast kumparan, DipTalk, yang membahas soal bagaimana warga Aceh dengan kehadiran pengungsi Rohingya yang semakin banyak, hingga tanggapan UNHCR soal itu. Tonton dan simak pembahasannya dalam dua video berikut ini: