HNW Dorong Jalur Sepeda di DKI Diperbanyak: Kebijakan Lingkungan Hidup Sehat

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung kebijakan jalur sepeda permanen yang diterapkan oleh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, kebijakan ini juga didukung oleh komunitas-komunitas gowes di Ibu Kota.

Dalam keterangannya, HNW mengatakan kebijakan tersebut secara prosedur dan formal sudah dibahas dan disepakati dengan DPRD DKI. Adanya jalur sepeda yang permanen juga biasa ada di ibukota-ibukota negara maju di dunia.

Ia menilai tak aneh bila memperbanyak jalur sepeda di Jakarta. Program ini juga merupakan salah satu program Jokowi saat maju jadi calon Gubernur DKI beberapa tahun lalu.

HNW juga menilai kebijakan ini sesuai dengan konstitusi Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Ketentuan tersebut berbunyi: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

"Kebijakan Gubernur Anies tersebut merupakan implementasi nyata untuk memenuhi hak warga di DKI Jakarta untuk mendapatkan sarana dan lingkungan hidup yang baik, aman dan sehat," kata dia dalam keterangannya, Sabtu (19/6).

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menilai kebijakan tersebut juga implementasi dari Hak Asasi Manusia (HAM) generasi ketiga.

"HAM Generasi pertama itu mengatur hak sipil dan politik. HAM Generasi Kedua mengatur Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dan HAM Generasi Ketiga mengatur, salah satunya, hak atas lingkungan hidup yang baik," jelasnya.

Pesepeda memacu kecepatan saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (30/5/2021). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

HNW mengkritisi penilaian bahwa kebijakan jalur permanen untuk sepeda tersebut dinilai diskriminatif. Menurutnya, pembuatan jalur khusus sepeda tersebut merupakan kebijakan afirmatif untuk mendorong dan menggalakkan pola hidup sehat dan aman untuk masyarakat dengan beraktifitas menggunakan sepeda.

"Ini merupakan kebijakan afirmasi yang baik, selain mendukung kebijakan publik 'pro green' sehingga mengurangi polusi udara, juga untuk menjaga keamanan pesepeda yang selama ini sering merasa tak aman bahkan tersingkirkan oleh kendaraan bermotor dan transportasi publik yang memproduksi polusi udara," ucapnya.

"Bila jalur sepeda permanen yang hanya ada di beberapa jalan protokol di Jakarta tersebut dinilai diskriminatif, lalu bagaimana dengan jalan tol permanen yang ada dimana-dimana dan hanya diperuntukan untuk kendaraan roda empat atau lebih? Apakah mau menyebut itu juga diskriminatif? Kan tentu tidak," tambahnya.

Oleh karenanya, HNW berharap Polri dapat bijak mengambil sikap untuk tidak terburu-buru memutuskan membongkar jalur sepeda permanen tersebut, hanya karena usulan sepihak. Diketahui, dalam RDP di Komisi III DPR, Kapolri menyatakan sepakat dengan Ahmad Syahroni bahwa jalur permanen sepeda lebih baik dibongkar.

Terkait itu, HNW meminta Polri benar-benar mengambil langkah yang mengayomi, menghormati asas otoritas, profesional untuk mengambil keputusan yang benar-benar lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat yang mendambakan hidup sehat, aman dan memperoleh sarana dan lingkungan hidup yang layak dan kondusif di Jakarta.

Apalagi kebijakan soal jalur sepeda permanen beserta anggarannya dan realisasi programnya sudah dibahas dan disetujui oleh lembaga yang berkewenangan yaitu Pemprov DKI bersama DPRD DKI. Sementara warga dan para komunitas gowes sudah membuktikan manfaatnya saat mempergunakan fasilitas publik yang ramah lingkungan itu.

"Maka wajar saja bila banyak warga di daerah pemilihan saya, di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, yang menyampaikan aspirasi penolakan atas wacana pembongkaran jalur sepeda permanen itu. Mereka justru mengusulkan, karena tujuan baik dari program tersebut, dan banyaknya manfaat yang dirasakan oleh warga di Jakarta, semestinya jalur sepeda seperti itu diperbanyak, bukan malah dibongkar," pungkasnya.