HNW: Mahasiswa Tetap Demo karena Tak Yakin dengan Sikap Jokowi
PerbesarADVERTISEMENT
Demonstrasi BEM SI di depan DPR terjadi setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan menolak masa jabatan 3 periode dan memastikan pemilu akan tetap digelar 14 Februari 2024. Lalu, mengapa masih ada demo?
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menilai unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa bisa diartikan karena mereka masih tak yakin dengan sikap Jokowi.
"Tandanya mahasiswa tidak yakin dengan apa yang dinyatakan Pak Jokowi. Karena adanya manuver yang terjadi untuk mengusung penundaan pemilu atau perpanjang masa jabatan yang itu dilakukan oleh orang-orang yang berada di lingkar terdekat Pak Jokowi ada 2 menko di situ,” ujar HNW saat dihubungi, Senin (11/4).
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu menyoroti manuver wacana penundaan pemilu datang dari lingkaran istana, namun Jokowi tak mengambil tindakan apa pun pada mereka.
“Ada 2 Menko di situ, ada ketua partai koalisi juga. Dan tidak pernah ada teguran dari Pak Jokowi terhadap mereka. Jadi, itu mungkin yang membuat para mahasiswa tidak percaya dengan apa yang dinyatakan Pak Jokowi. Karenanya mereka demo lagi," tuturnya.
ADVERTISEMENT
“Jadi mahasiswa yang dari beragam daerah itu tentu juga mendengar dan ini artinya mereka tidak melihat kesinkronan dengan apa yang dinyatakan Pak Jokowi, dengan apa yang terjadi di lapangan,” lanjut HNW.
HNW melihat untuk mengembalikan kepercayaan mahasiswa, Jokowi harus bisa memberikan sikap lebih tegas. Bukan saja memastikan Pemilu tetap 2024, tapi berjanji tak akan maju jika ada yang mengusung 3 periode.
“Tegas menyatakan menolak dirinya menjadi presiden untuk periode yang ketiga. Tegas menyatakan harus melaksanakan konstitusi yang berlaku sekarang ini. Tegas menyatakan agar kemudian kalau pemilu 2024, Pak Jokowi tegas menyatakan bahwa 'Saya tidak akan ikut dalam pemilu presiden 2024, karena saya sudah tidak diperbolehkan oleh konstitusi',” terang HNW.
Saat bersamaan, Jokowi harusnya menindak 3 menteri yang menyuarakan penundaan Pemilu. Yaitu Menko Marves Luhut Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga, dan Menteri Investasi Bahlil.
ADVERTISEMENT
"Akan sangat aneh kalau kemudian mereka yang melakukan manuver yang sesungguhnya ditolak oleh Pak Jokowi, malah rewardnya diberikan dengan jabatan sebagai menteri atau menko sekali pun itu hak prerogatif Pak Jokowi. Toh pada akhirnya nanti juga Pak Jokowi yang harus bertanggung jawab terhadap pilihannya. Jangan lagi disalahkan pada menteri atau pada rakyat,” pungkas HNW.
Reporter: Lina Khoirun Nisa