kumparan
9 Juli 2019 14:39

Hoaks Lemdiklat Polri Pungut Biaya Masuk Calon Taruna Akpol

Kabareskrim Komjen Pol Arief Sulistyanto
Kabareskrim Komjen Pol Arief Sulistyanto. Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Beredar pengumuman adanya penambahan kuota masuk Polri tahap 2 dipungut biaya oleh Lemdiklat Polri. Dalam pesan tersebut, calon taruna Akpol dipungut biaya hingga 10-20 persen dengan batas pembayaran Jumat (5/7).
ADVERTISEMENT
Terkait hal itu, Kalemdiklat Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto mengatakan, proses perekrutan dilakukan Asisten Sumber Daya Manusia (AsSDM) Polri. Sehingga tidak memiliki hubungan dengan Lemdiklat Polri.
10 Calon Taruna Akpol yang Gagal dalam Test Kesehatan.
10 Calon Taruna Akpol yang Gagal dalam Test Kesehatan. Foto: Dok AsSDM Polri
“Ini jelas hoaks,” kata Arief lewat keterangan tertulisnya, Selasa (9/7).
“Rekrutmen bukan tugas dan kewenangan Lemdiklat Polri tetapi domain kewenangan SSDM,” imbuh Arief.
Saat menjabat sebagai Asisten SDM Kapolri pada 2018 lalu, Arief mengungkapkan, telah membuat sistem yang transparan sehingga sulit untuk terjadi transaksi uang dalam proses perekrutan.
“Sejak saya AsSDM telah menerapkan kebijakan transparansi, clear dan clean dalam proses rekrutmen anggota Polri,” ujar Arief.
Lebih lanjut Arief berharap masyarakat atau pun peserta calon taruna Akpol tidak mempercayai pengumuman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut.
Kalemdikpol Komjen Arief, acara pemberian pengarahan di Akpol
Kalemdikpol Komjen Arief (kanan) di acara pemberian pengarahan di Akpol. Foto: Dok. Lemdikpol
Rekam jejak Komjen Arief Sulistyanto selama ini dikenal sebagai sosok yang tegas dan berintegritas, selalu berupaya untuk membangun SDM Polri yang berkualitas dan berintegritas.
ADVERTISEMENT
Sikap itu tetap dijaga dan dipertahankan sampai saat ini menjabat sebagai Kalemdiklat Polri sehingga sangat naif dan patut disayangkan ada yang mencatut namanya untuk urusan yang seperti ini.
Apalagi kalau hal seperti dilakukan sebagai upaya untuk mendiskreditkannya. Tentu rekam jejak sikap dan integritasnya yang akan menjawab dan membuktikannya bahwa hal itu sangat tidak mungkin dilakukan.
Masyarakat sudah cerdas dan kritis, bisa membedakan yang benar dan hoaks.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan