Hoaks Vaksinasi COVID-19 Masif di Jabar, Sudah Ada 182 Aduan Selama Januari

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) mendampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum (kedua kanan) sebelum vaksinasi COVID-19 Sinovac di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung. Foto: Humas Jabar

Informasi bohong atau hoaks terkait vaksinasi COVID-19 menyebar begitu masif di Jabar. Hal ini menyebabkan masyarakat takut dan panik untuk disuntik vaksin.

Sejauh ini, Tim Jabar Saber Hoaks (JSH) sudah mengklarifikasi 51 hoaks vaksinasi COVID-19. Sedangkan, aduan terkait hoaks vaksinasi selama Januari 2021 mencapai 182 aduan hoaks.

Senior Fact Checker JSH, Alfianto Yustinova, menganggap penyebaran hoaks vaksinasi COVID-19 begitu cepat karena beredar melalui media sosial dan aplikasi chatting.

"Setelah penyuntikan pertama vaksin, aduan semakin meningkat. Banyak sekali hoaks soal vaksinasi COVID-19 yang muncul," kata Alfianto dalam keterangannya, Kamis (21/1).

Wali Kota Bogor Bima Arya meninjau vaksinasi corona untuk tenaga kesehatan di RSUD Kota Bogor. Foto: Dok. Istimewa

JSH membuka banyak pintu informasi untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aduan. Selain melalui media sosial, JSH menyediakan nomor hotline [phone].

Alfianto menjelaskan, tema hoaks vaksinasi COVID-19 terus berganti dari waktu ke waktu. Jika pada awal hoaks membicarakan soal kehalalan vaksin, saat ini hoaks mayoritas membahas adanya chip dalam vaksin.

Petugas medis menyiapkan vaksin untuk disuntikkan kepada tenaga kesehatan. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Selain itu, kata Alfianto, banyak hoaks terkait bahaya vaksin. Salah satunya, informasi soal santri yang pingsan usai disuntik vaksin.

"Beredar video santri yang pingsan setelah disuntik COVID-19. Padahal, video tersebut sudah ada sejak 2018. Saat itu, santri disuntik vaksin difteri. Hoaks yang menyesatkan seperti itu banyak ditemukan," ucap dia.

Alfianto pun berharap masyarakat lebih teliti dan kritis saat mengakses informasi di media sosial dan internet. Jika ragu terhadap informasi yang didapatkan, masyarakat dapat mengonfirmasinya ke JSH.