IDI Jawab Bloomberg soal Vaksinasi Corona 10 Tahun: Kita Bisa Bersaing dengan AS

Ketua Satgas COVID-19 IDI, Zubairi Djoerban. Foto: Facebook/Zubairi Djoerban

Bloomberg mengkalkulasi vaksinasi corona di Indonesia bakal selesai selama 10 tahun. Prediksi ini berdasarkan angka vaksinasi harian 5 Februari lalu.

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pertimbangan PB IDI Prof Zubairi Djoerban menjelaskan perihal vaksinasi memang tidak bisa semata-mata langsung menghentikan pandemi. Seperti yang terjadi pada penyakit-penyakit sebelum COVID-19.

"Indonesia 10 tahun padahal yang lain 7 tahun selesai. Sekarang umumnya dulu. Jadi gini pertama yang kemungkinan pesimistis, di dunia ini tidak ada satu pun penyakit virus yang hilang dari dunia," kata Zubairi dalam webinar Jaringan Media Siber Indonesia, Senin (8/2).

Lalu ia kemudian menjelaskan perihal influenza. Penyakit itu juga disebabkan virus. Gejalanya bukan batuk pilek, tapi bisa bikin panas tinggi dan kemudian radang paru, sampai akhirnya menyebabkan kematian tinggi di sejumlah negara.

Vaksinasi corona untuk dokter senior di RSCM. Foto: Dok. Kemenkes

"Nah itu sudah puluhan tahun dan sudah ketemu vaksinnya. Namun setiap tahun masih menyebabkan kematian di Amerika sampai puluhan ribu orang walaupun sudah vaksinasi setiap tahun," urai Zubairi.

"Saya tahu persis karena kebetulan anak cucu tinggal di sana. Jadi setiap akhir tahun Oktober, November, Desember itu selalu vaksinasi diulang lagi. Karena vaksin tahun lalu tidak bisa melindungi terhadap virus influenza sekarang," tegasnya.

Lalu, apakah IDI justru optimistis dengan progres vaksinasi corona di Indonesia?

"Jadi mengenai COVID ini kan mereka underestimate mengenai kemampuan kita memvaksinasi. Kalau melihat di lapangan data lapangan sekarang saya cukup optimis bahwa kita bisa bersaing dengan banyak negara mengenai kecepatan vaksinasinya. Baik dengan dengan Bangladesh atau Amerika (Serikat) misalnya," urai dia.

"Pak Doni (Monardo) setiap seminggu sekali tadinya setiap Minggu malam kami pertemuan webinar dan itu sangat rinci mendapatkan masukan dan pelaporan dan juga rencana kerja dari masing-masing provinsi," imbuhnya.