Ijtima Ulama Komisi Fatwa: Indonesia Harus Hentikan Kekejaman Zionis Israel

31 Mei 2024 16:00 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kendaraan perang pengangkut personel militer Israel beroperasi, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di dekat perbatasan Israel dengan Gaza di Israel selatan, 29 Mei 2024. Foto: REUTERS/Ronen Zvulun
zoom-in-whitePerbesar
Kendaraan perang pengangkut personel militer Israel beroperasi, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di dekat perbatasan Israel dengan Gaza di Israel selatan, 29 Mei 2024. Foto: REUTERS/Ronen Zvulun
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI di Bangka turut membahas kajian dan panduan dalam hubungan antarbangsa. Termasuk upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam forum PBB sebagai wadah membahas relasi antarbangsa.
ADVERTISEMENT
"Di samping itu juga bagaimana tanggung jawab ulama dalam menyikapi fenomena pengungsi serta masyarakat yang tanpa kewarganegaraan yang keselamatan dan kelangsungan hidupnya terancam. Tema lainnya adalah soal komitmen dukungan terhadap kemerdekaan setiap bangsa dari penjajahan, seperti yang terjadi di Palestina," kata Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh dalam keterangannya.
Niam mengatakan salah satu rekomendasi dari Ijtima Ulama yang dikeluarkan yakni meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan kekejaman dan kebiadaban Zionis Israel.
Wapres Ma'ruf Amin Buka Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII di Babel, Rabu (29/5/2024). Foto: Dok. Setwapres
"Memperhatikan kondisi pembantaian massal yang sangat biadab dan genosida yang terang benderang di Gaza Palestina, maka Pemerintah Indonesia harus memprakarsai bantuan militer bersama negara-negara lain, terutama negara-negara Islam (OKI) untuk menghentikan kekejaman dan kebiadaban Zionis Israel," kata Niam.
Berikut 3 Rekomendasi Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI:
ADVERTISEMENT
1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai payung besar ulama dan umat Islam Indonesia, menjadi pelopor perdamaian dan kemerdekaan setiap bangsa yang masih dijajah, terutama Negara Palestina.
2. Memperhatikan kondisi pembantaian massal yang sangat biadab dan genosida yang terang benderang di Gaza Palestina, maka Pemerintah Indonesia harus memprakarsai bantuan militer bersama negara-negara lain, terutama  negara-negara Islam  (OKI) untuk menghentikan kekejaman dan kebiadaban Zionis Israel.
3. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menindaklanjuti upaya-upaya dialog antar ulama dan tokoh lintas agama di negara-negara di dunia.
Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh Foto: Dok MUI
Lebih lanjut, Niam menyampaikan setiap warga negara wajib mewujudkan kemerdekaan dan menentang segala bentuk penjajahan, serta wajib mendukung upaya bangsa lain mewujudkan kemerdekaan, seperti mendukung perjuangan bangsa Palestina mewujudkan kemerdekaan melawan penjajahan Israel.
ADVERTISEMENT
Warga Palestina mencari makanan di antara puing-puing yang terbakar usai serangan Israel di daerah yang diperuntukkan bagi para pengungsi di Rafah, Jalur Gaza selatan, Senin (27/5/2024). Foto: Mohammed Salem / REUTERS
Negara, lanjut dia, wajib menghentikan kerja sama, baik langsung maupun tidak langsung, dengan negara agresor atau penjajah, serta memberikan sanksi kepada pihak yang secara nyata atau sembunyi-sembunyi mendukung, bersimpati, dan bekerja sama dengan penjajah.
Acara Ijtima Ulama ini diikuti oleh 654 peserta dari unsur pimpinan lembaga fatwa Ormas Islam Tingkat Pusat, pimpinan Komisi Fatwa MUI se-Indonesia, pimpinan pesantren tinggi ilmu-ilmu fikih, pimpinan fakultas Syariah perguruan tinggi ke-Islaman, perwakilan lembaga fatwa negara ASEAN dan Timur Tengah seperti Malaysia dan Qatar, individu cendekiawan muslim dan ahli hukum Islam, serta para peneliti sebagai peninjau.
Acara ini dibuka oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Hadir memberikan materi pengayaan terkait tema pembahasan Ijtima antara lain Ketua BAZNAS Prof Noor Ahmad, Kepala BPKH Fadlul Imansyah, Dirjen Pengelolaan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI Prof Hilman Latief, Staf Ahli Menteri Luar Negeri RI Bidang Hubungan Antar Lembaga Muhsin Syihab, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 KH Jusuf Kalla serta Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid.
ADVERTISEMENT