Ikatan Alumni Lemhannas: Pemerintah Tanpa Oposisi itu Otoriter

22 Juni 2022 18:03 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ikatan alumni Lemhanas mengadakan diskusi tentang terorisme. Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Ikatan alumni Lemhanas mengadakan diskusi tentang terorisme. Foto: Dok. Istimewa
ADVERTISEMENT
Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar berbicara dengan penuh semangat. Di depan pengurus dan anggota Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional) sejumlah hal dia soroti. Termasuk situasi politik terkini.
ADVERTISEMENT
Agum yang memberikan sambutan dalam coffee morning dengan jajaran pimpinan redaksi di kediamannya di Jalan Panglima Polim, Jakarta, Rabu (22/6), ini membuka sambutan dengan membahas soal terorisme.
Kebetulan di acara ini juga ada diskusi hasil penelitian dari peneliti Alumni Lemhanas soal terorisme. Penelitian soal terorisme itu dipaparkan oleh Kombes Sulastiana.
"Terorisme itu ancaman, karena mereka berada di tempat gelap. Karena itu diperlukan aparat intelijen yang canggih," jelas Agum.
Hadir dalam diskusi ini antara lain mantan Kabareskrim Komjen (Purn) Ito Sumardi, lalu juga mantan menteri BUMN Mustafa Abubakar.
Ikatan alumni Lemhanas mengadakan diskusi tentang terorisme. Foto: Dok. Istimewa
Agum melanjutkan, kelompok teror ini berkeinginan mengganti pancasila dengan ideologi negara khilafah. Jadi kata dia, mereka kelompok radikal itu yang ingin mengganti Pancasila.
ADVERTISEMENT
"Jangan identikkan radikalisme dengan Islam, saya Islam, saya haji," tegas Agum.
Purnawirawan dan Politik
Agum juga kemudian menyinggung soal aktivitas purnawirawan TNI dan Polri di kancah politik. Agum menyebut, purnawirawan yang punya agenda politik adalah hal wajar, dan tidak salah.
"Tetapi ambisi itu dilakukan dalam jalur sistem. Jangan teriak-teriak di jalan memaki-maki pemerintah. Kami akan reaktif terhadap hal-hal seperti itu," urai dia.
Menurutnya sah-sah saja bersikap kritis, atau mengkritik pemerintah. Tapi itu fungsinya untuk mengawal pemerintah.
"Karena pemerintah tanpa oposisi itu otoriter, itu harus dicegah. Dan dalam menyampaikan sikap oposisi, lakukan yang elegan sesuai norma yang berlaku," tutup dia.