Indonesia Kecam Tindakan Warga Israel Bakar Kantor UNWRA di Yerusalem

Seorang pria menunjukkan dampak kebakaran di markas UNRWA, di Yerusalem, Jumat (10/5/2024). Foto: Ammar Awad/Reuters

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI angkat bicara soal tindakan pembakaran yang dilakukan warga Israel terhadap kantor pusat badan bantuan PBB (UNRWA) di Yerusalem, Kamis (9/5).

Atas pembakaran berujung penutupan UNRWA, kepolisian Israel memastikan akan menginvestigasi kejadian itu.

Dalam unggahan X, Kemlu, atas nama Indonesia, mengecam tindakan warga ekstremis Israel itu dan meminta mereka bertanggung jawab sepenuhnya atas kekerasan tersebut.

"Peristiwa tersebut sama sekali tidak dapat diterima karena menyangkut Markas Badan PBB yang bergerak di bidang kemanusiaan dan menciptakan preseden sangat buruk terhadap keselamatan dan keamanan gedung serta personel PBB dan misi kemanusiaan lainnya," tulis akun resmi Kemlu RI di X, Jumat (10/5).

UNRWA dibangun untuk mengurusi pengungsi Palestina yang kehilangan tempat tinggal karena perang di 1948. Sejak saat itu, penduduk Palestina kerap menjadi target Israel.

Warga Palestina yang rumahnya telah ditempati oleh pemukim Israel melakukan protes di depan kantor UNWRA (Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB) di Yerusalem pada tanggal 2 Agustus 2010. Foto: Menahem Kahana/AFP

Peristiwa pembakaran ini menambah daftar panjang kekerasan, pendudukan ilegal, dan berbagai pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel.

Namun, polisi Israel mengeklaim bahwa temuan awal investigasi menunjukkan aksi itu dilakukan oleh anak di bawah umur. Sehingga tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana secara undang-undang.

Seorang pria menunjukkan dampak kebakaran di markas UNRWA, di Yerusalem, Jumat (10/5/2024). Foto: Ammar Awad/Reuters

Sejak perang Gaza dimulai, Israel telah meminta kantor UNRWA untuk ditutup. Mereka menuduh UNRWA terlibat dengan Hamas. Namun, tuduhan itu dibantah keras oleh PBB.

Lewat unggahannya, Kemlu RI juga mendesak DK PBB untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatan dan berbagai pelanggaran hukum internasional yang terus dilakukannya.

"Saatnya DK PBB,terutama negara pemegang veto, menunjukkan kepemimpinan & kebijaksanaannya demi keadilan, kemanusiaan & perdamaian," tulisnya di cuitan terpisah.