Ini Pegawai KPK Nonmuslim yang Tak Lolos Tes ASN, Buktikan Isu Taliban Hoaks

8 Mei 2021 10:10 WIB
Aksi penolakan terhadap wacana revisi UU KPK terus bermunculan. Kali ini sejumlah pegawai KPK dan aktivis antikorupsi menggelar aksi penolakan di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (6/9). Foto: Maulana Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Aksi penolakan terhadap wacana revisi UU KPK terus bermunculan. Kali ini sejumlah pegawai KPK dan aktivis antikorupsi menggelar aksi penolakan di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (6/9). Foto: Maulana Ramadhan/kumparan
ADVERTISEMENT
KPK kerap diterpa isu miring soal adanya sekelompok Taliban di dalamnya. Isu ini terakhir kali muncul pada saat momen revisi UU KPK, September 2019, yang menyasar penyidik tertentu.
ADVERTISEMENT
Mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menilai isu ini usang dan merupakan hoaks semata. Apalagi bila melihat kabar terbaru soal adanya 75 pegawai KPK yang tak lolos ASN.
Nama-nama orang berintegritas di dalamnya tidak hanya dari agama muslim saja. Busyro menyebut setidaknya ada 8 pegawai dari 75 yang tak lolos ASN merupakan nonmuslim.
Ia menilai, dilihat dari hal tersebut saja, menunjukkan bahwa isu Taliban di KPK tak benar.
"Dari 75 pegawai yang tidak lolos, ada 8 pegawai yang beragama Nasrani dan Buddha. Fakta ini menunjukkan isu Taliban sama sekali tidak pernah ada," ujar Busyro dalam diskusi virtual pada Jumat (7/5).
Eks Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas. Foto: Fanny Octavianus/ANTARA
Dalam penelusuran kumparan, beberapa nama yang merupakan nonmuslim adalah Andre Dhedy Nainggolan selaku Kepala Satuan Tugas Penyidik KPK; Tigor Simanjuntak selaku Pegawai Senior di Biro Hukum; Rasamala Aritonang selaku Kabag Perundangan; Benydictus Siumlala pegawai junior angkatan 11; dan Samuel pegawai junior angkatan paling muda di KPK.
ADVERTISEMENT
Menurut informasi dari internal KPK, sebagian nama-nama tersebut bahkan merupakan pengurus oikumene dan aktif di kebaktian setiap hari Jumat. Andre Dhedy Nainggolan dikenal beberapa kali mengusut kasus-kasus kakap di KPK.
Sementara, Rasamala Aritonang, juga pernah menyuarakan penolakan terhadap revisi UU KPK dan menjadi salah satu saksi di sidang gugatan judicial review di MK.
Selain itu ada satu penyelidik yang biasa mengusut kasus-kasus besar yang beragama Buddha juga termasuk di dalam daftar 75 orang tak lulus tes ASN. Ia adalah Riswin.
"Ini semakin membuktikan bahwa tes ini hanya merupakan upaya penyingkiran orang orang kritis di KPK," kata seorang sumber dari internal KPK.
Pegawai KPK bersama Masyarakat Koalisi Anti Korupsi membawa bendera kuning d depan gedung KPK. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Kembali ke Busyro, ia menyebut isu Taliban tersebut diembuskan kekuatan imperium buzzer politik yang bekerja sama dengan para koruptor. Tujuannya demi membentuk opini negatif di masyarakat tentang KPK.
ADVERTISEMENT
Padahal selama menjadi pimpinan KPK, Busyro bersaksi tidak ada fanatisme agama yang khusus di kalangan para pegawai.
Busyro mengajak kepada seluruh pihak agar tak mudah termakan hoaks yang menyudutkan KPK. Ia meminta agar seluruh elemen bangsa bahu membahu menyelamatkan KPK.
"Jangan sampai 75 pegawai KPK dipaksa mundur dengan alasan apa pun juga karena tes wawasan kebangsaan yang tidak punya legitimasi moral, legitimasi akademis, maupun metodologi," ujarnya.
Ilustrasi KPK. Foto: Nugroho Sejati/kumparan
Sementara, dalam sesi tes wawasan kebangsaan, Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap juga mengaku mendapatkan pertanyaan soal agama. Ia menyampaikan bahwa internal KPK sangat menganut toleransi beragama.
Hal itu juga menunjukkan bahwa isu radikal yang berkembang di sejumlah pegawai KPK khususnya yang beragama islam adalah tidak benar.
ADVERTISEMENT
"Saya sampaikan kepada pewancara yang intinya bahwa di KPK kami walau beda agama tetap bisa kerja sama dalam memberantas korupsi. Jadi isu-isu radikal dan Taliban di luaran hanya isapan jempol," ucap Yudi.
****
Saksikan video menarik di bawah ini: