Investigasi Dana Masjid, Parlemen Belanda Ingin Transparansi Anggaran

Ilustrasi Masjid Rakyat (Foto: Reuters/Dylan Martinez)

Tweede Kamer (Parlemen Belanda) akan memulai investigasi independen terhadap pendanaan masjid-masjid di Belanda.

Investigasi tersebut terutama dimaksudkan untuk memberi gambaran arus pendanaan dari Negara-negara Teluk yang konservatif ke masjid-masjid di Belanda, demikian dikutip kumparan Den Haag dari NRC, Rabu (6/6).

Mosi untuk menginvestigasi pendanaan masjid-masjid tersebut disampaikan oleh fraksi D66 dan ChristenUnie, menyusul hasil investigasi NRC dan Nieuwsuur mengenai informasi tertutup (confidential) seputar arus pendanaan dari Arab Saudi dan Kuwait.

Hasil investigasi menunjukkan bahwa Ministerie van Buitenlandse Zaken (Kementerian Luar Negeri) menerima tembusan informasi confidential dari Arab Saudi dan Kuwait mengenai pendanaan 30 masjid di Belanda sejak 2010.

Namun informasi tersebut ternyata tidak diteruskan ke Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum/WODC (Pusat Penelitian dan Dokumentasi Ilmiah, red) yang fungsinya melakukan penelitian atas permintaan pemerintah. Akibatnya, lembaga ini tidak bisa memastikan berapa jumlah total pendanaan dari luar negeri untuk masjid-masjid di Belanda.

Anggota parlemen D66 Sjoerd Sjoerdsma yang mengajukan mosi mengatakan bahwa pengaruh (dari luar negeri) yang kurang diharapkan hanya dapat ditanggulangi jika ada transparansi mengenai arus pendanaan.

Menurut Sjoerdsma, arus pendanaan dari Negara-negara Teluk terutama mengalir ke masjid-masjid Salafi di Belanda. Empat tahun lalu aliran fundamentalis dalam Islam ini masih memiliki 13 masjid, kini jumlahnya ada 27 masjid.

Parlemen juga menyetujui mosi untuk menghentikan subsidi bagi organisasi masyarakat keagamaan bilamana mereka menghambat integrasi, terutama masjid-masjid yang “terdapat sinyal-sinyal pengaruh kurang diharapkan”. Rumah-rumah ibadah ini menerima dana dari pemerintah untuk antara lain memberi kursus bahasa.

Di samping itu mayoritas anggota parlemen juga menginginkan agar presidium membuat rancangan untuk pelaksanaan Hak Interogatif Parlemen mengenai pendanaan masjid-masjid yang tak dikehendaki. Pada interogasi parlemen ini para saksi bisa ditanyai di bawah sumpah.

Catatan kumparan, Hak Interogatif Parlemen merupakan instrumen investigasi baru di Parlemen Belanda, dikembangkan dari Protokol Sementara Interogasi Parlemen. Instrumen ini sepenuhnya dalam kerangka UU Angket Parlementer 2008.

Selama proses interogasi parlementer difokuskan pada pertanyaan lisan. Berbeda dengan pelaksanaan Hak Angket, dalam interogasi ini pada prinsipnya tidak dituntut dokumen-dokumen atau pun penjelasan tertulis.

Namun, orang yang ditanyai mendapat kesempatan untuk mengirim position paper (suatu laporan tertulis yang menjabarkan sikap atau intensi seseorang mengenai suatu masalah, red) kepada Komisi. Sebagaimana pada Hak Angket, orang yang dipanggil dalam Hak Interogatif Parlemen wajib kooperatif dan di bawah sumpah.