IOJI Komitmen Dukung Keamanan Laut Indonesia: Kawal Target Indonesia Emas 2045
6 Juli 2023 0:51 WIB
·
waktu baca 7 menit
PerbesarADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) bermitra dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menyelenggarakan seminar dan lokakarya tentang keamanan laut bertajuk “Pembangunan Keamanan Laut untuk Mendukung Pencapaian Target RPJPN 2025-2045”.
ADVERTISEMENT
Agenda ini merupakan komitmen IOJI untuk mengawal target-target pembangunan jangka panjang Indonesia atau disebut juga Indonesia Emas 2045.
Acara tersebut berangkat dari keyakinan bahwa stabilitas bangsa mensyaratkan sistem keamanan yang kuat, termasuk di laut. Dinamika ekonomi, politik dan teknologi membawa pengaruh sangat besar terhadap dinamika keamanan laut.
Berbagai tantangan keamanan laut saat ini dianggap tidak lagi hanya terbatas pada tantangan tradisional. Namun juga meluas kepada tantangan non-tradisional, termasuk ancaman yang disebabkan perubahan iklim.
Memahami bentuk dan sumber ancaman keamanan laut tersebut, maka penting menyusun rencana penguatan sistem keamanan laut nasional sehingga mampu mengawal target-target pembangunan, khususnya dalam sektor kelautan.
Dalam sambutan kunci sekaligus pembuka seminar luring dan daring hari Rabu, 5 Juli 2023, Menko Polhukam Mahfud MD saat membuka acara daring dan luring itu menyatakan, secara umum, situasi geopolitik nasional cukup stabil. Namun, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan keamanan laut yang terkait dengan perkembangan teknologi.
ADVERTISEMENT
“Jika tak lekas tertangani, perkembangan teknologi dapat memfasilitasi kriminalitas berbasis maritim (maritime cyber risk),” kata Mahfud.
“Salah satu Visi Emas RPJPN 2025-2045 adalah pembangunan sektor kelautan yang keberhasilannya ditopang keamanan laut,” tambah dia.
Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, Mahfud mengajak semua pemangku kepentingan laut Indonesia untuk:
Mahfud secara khusus mengingatkan semua pemangku kepentingan laut Indonesia untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
Sementara CEO IOJI, Mas Achmad Santosa mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa: there will be no development without peace or security, and there will be no peace or security without development dan menekankan bahwa sistem keamanan laut yang responsif dan tangguh merupakan prasyarat pembangunan.
ADVERTISEMENT
Mas Achmad Santosa menyatakan arah pembangunan yang sudah ditetapkan dalam RPJPN 2025-2045 perlu dikawal dan disempurnakan, termasuk salah satunya aspek keamanan laut. Sehingga, berbagai dinamika yang ada di depan dapat diatasi.
“IOJI berkomitmen untuk terus menyuarakan dan mendukung pemerintah untuk penguatan sistem keamanan laut,” lanjut Mas Achmad Santosa.
Diskusi Panel
Acara diskusi yang membicarakan topik keamanan kelautan ini dibagi dua sesi:
Panel Pertama: Panel pertama menghadirkan tiga narasumber: Anggota Komisi 1 dan Badan Legislasi DPR RI, Christina Aryani; Kepala Badan Keamanan Laut RI, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia; dan Asisten Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Laut RI, Laksamana Muda TNI Denih Hendrata mewakili Kepala Staf TNI Angkatan Laut.
Christina Aryani memaparkan pandangannya mengenai pentingnya strategi keamanan laut nasional. Menurut Christina, saat ini terdapat belasan instansi yang memiliki tugas dan fungsi tata kelola laut.
ADVERTISEMENT
Sehingga ia mengemukakan bahwa organisasi yang ramping akan memampukan pendayagunaan sumberdaya patroli dan pengawasan yang efektif.
“Namun, sepertinya mustahil untuk memberikan tanggung jawab kepada hanya satu lembaga saja mengingat banyaknya pulau di Indonesia. Apapun bentuknya, DPR RI mendukung perbaikan tata kelola keamanan laut, pembentukan legislasi pasca evaluasi PP dan Perpres, pengawasan kinerja mitra terkait keamanan laut, termasuk keberpihakan anggaran,” lanjut Christina.
Christina menambahkan, inisiatif RUU Kelautan harus datang dari pemerintah.
Laksamana Madya TNI Aan Kurnia dalam paparannya dengan tema “Strategi dan Langkah-Langkah Membangun Tata Kelola Keamanan Laut yang Tepercaya dan Profesional” mengungkapkan beberapa kondisi faktual di perairan dan yurisdiksi Indonesia, di antaranya:
ADVERTISEMENT
Ia mengungkapkan beberapa konsep yang dapat mendukung transformasi penegakan hukum di laut, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
“Dalam jangka pendek, meningkatkan sinergitas pengelolaan keamanan laut dan revisi UU 32/2014 tentang Kelautan. Sementara untuk jangka panjang dapat dilakukan melalui penataan regulasi terhadap UU terkait di bidang keamanan laut melalui UU Omnibus Law Keamanan Laut,” katanya.
Paparan diakhiri oleh Laksamana Muda TNI Denih Hendrata. Dalam paparannya yang bertema “Memaknai Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta untuk Pertahanan dan Keamanan Negara Kepulauan”. Denih menyatakan TNI AL memiliki beberapa strategi pertahanan maritim.
“Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) bukanlah strategi pertahanan negara yang Angkatan Laut sentris, melainkan sebuah strategi pertahanan yang mengedepankan critical capabilities Indonesia sebagai negara kepulauan dengan konsep pertahanan berlapis yang diimbangi dengan pembangunan kekuatan Tri Matra Terpadu yang seimbang, inter-operable, dan sinergis,” kata Denih.
Panel Kedua: diskusi berlanjut pada panel kedua dengan narasumber Bobby Adhityo Rizaldi yang merupakan Anggota Komisi I dan Co-chair Kaukus Kelautan DPR-RI. Bobby menyampaikan paparan dengan judul “Pembangunan Keamanan Laut Berbasis Grey Zone Operation dalam Mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.”
ADVERTISEMENT
Bobby mengatakan kejahatan di laut termasuk perbudakan di atas kapal masih marak terjadi terhadap warga negara Indonesia. Untuk merespons permasalahan tersebut.
“Diperlukan penguatan regulasi, infrastruktur, dan kelembagaan yang mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan pemangku kepentingan laut,” katanya.
Selain itu, Indonesia juga masih menghadapi IUU Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Ia secara khusus merujuk pada Grey Zone Operation Tiongkok di Laut Cina Selatan, tempat terjadinya pelbagai pelanggaran yang turut merugikan Indonesia. Untuk mengantisipasinya, Bobby berpendapat bahwa pemerintah Indonesia membutuhkan organisasi sipil yang diterima secara internasional dan berkapasitas seperti paramiliter, sehingga Indonesia siap menghadapi Grey Zone Operation seperti yang dilakukan Tiongkok di Laut Cina Selatan.
Narasumber selanjutnya, Bogat Widyatmoko, Deputi Bidang Politik Hukum dan Keamanan BAPPENAS menyampaikan paparan berjudul “Pembangunan Keamanan Laut dalam RPJPN 2025-2045 untuk Mengawal Pencapaian Target Pembangunan Jangka Panjang”.
ADVERTISEMENT
Menurut Bogat, yang diperlukan adalah mengakselerasi transformasi kebijakan, strategi, dan program sebagai game changers untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Dalam sektor keamanan laut nasional, RPJPN 2025-2045 mendorong transformasi kelembagaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi laut Indonesia yang terintegrasi dalam payung hukum tunggal.
Transformasi tersebut perlu dilakukan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum (KKPH) di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi laut Indonesia yang efektif dan efisien berbasis teknologi.
Narasumber terakhir adalah Collin S.L. Koh dari Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura. Dalam paparan “Regional Maritime Security Challenges: Now and the Next 20 Years”.
Collin menyampaikan, tantangan non-tradisional seperti IUU fishing, perdagangan ilegal dan pencemaran laut akan tetap ada hingga 20 tahun mendatang. Ia menambahkan, situasi geopolitik di kawasan rawan konflik seperti di Laut Cina Selatan harus dianggap serius karena akan semakin mengeskalasi ancaman non-tradisional menjadi ancaman tradisional.
ADVERTISEMENT
“Alih-alih berkurang, koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan sudah seharusnya bertambah,” kata Collin.
Usai seminar, diskusi berlanjut dengan lokakarya bersama perwakilan pemangku kepentingan utama keamanan laut Indonesia dari berbagai kementerian, lembaga, organisasi pemerintah, serta pakar keamanan laut dari Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, dan Rajaratnam School of International Studies, dalam rangka merumuskan rancangan strategi keamanan laut yang terintegrasi dengan RPJPN.
Bagi IOJI, tantangan keamanan laut ke depan harus dihadapi bersama-sama, tak bisa lagi secara sektoral. Kolaborasi berbagai pihak adalah kunci pencapaian target pembangunan jangka panjang 2025–2045.
Tentang IOJI
ADVERTISEMENT
IOJI adalah lembaga think-tank dan advokasi kebijakan yang mendukung Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, untuk mewujudkan tata kelola kelautan dengan berlandaskan prinsip perlindungan yang efektif, pemanfaatan yang berkelanjutan, dan kesejahteraan yang berkeadilan.
ADVERTISEMENT
IOJI membangun kolaborasi dengan aktor negara dan non negara untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat nasional, regional dan internasional dengan menyediakan berbagai usulan kebijakan berbasis bukti ilmiah.
Mereka juga melakukan kerja pendampingan dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang penghidupannya bergantung pada laut, seperti nelayan kecil, nelayan perempuan, nelayan buruh, warga pesisir dan awak kapal perikanan migran, dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak dasar mereka.