Irjen Napoleon Bonaparte Protes Sidang Online, Sidang Dakwaan Ditunda

17 Maret 2022 16:16
·
waktu baca 3 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte saat menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte saat menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan Irjen Napoleon Bonaparte terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap tersangka penista agama, Muhammad Kece, ditunda.
ADVERTISEMENT
Hal tersebut usai kuasa hukum Irjen Napoleon menyampaikan keberatan kepada majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Kuasa hukum Irjen Napoleon menyampaikan keberatan terkait persidangan yang digelar secara online. Mereka meminta kliennya dihadirkan langsung di persidangan.
"Kepentingan terdakwa untuk dihadirkan karena nasib Beliau ditentukan dari persidangan," kata seorang kuasa hukum Irjen Napoleon kepada majelis hakim di persidangan, Kamis (17/3).
Terkait hal tersebut, pihak jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan tak keberatan bahwa sidang digelar secara offline.
Protes hal lainnya juga disampaikan oleh kuasa hukum Irjen Napoleon lainnya, Eggi Sudjana. Dia menegaskan seharusnya persidangan ini tak perlu ada. Sebab baik Irjen Napoleon dan M Kece sudah saling memaafkan. Hal tersebut tertuang dalam kesepakatan damai.
ADVERTISEMENT
Protes itu pula yang langsung ditanyakan oleh Eggi kepada jaksa, mengapa kesepakatan damai yang terjalin dari kedua belah pihak tak masuk dalam pertimbangan hukum mereka.
Pengacara Irjen Napoleon di dalam ruang sidang menunjukkan surat kesepakatan perdamaian yang telah diteken di atas materai Rp 10.000 oleh Napoleon dan M Kece pada 3 September 2021.
Dalam surat itu, dua pihak menyatakan mereka sepakat untuk berdamai, saling memaafkan, dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. M Kece dan Irjen Pol Napoleon juga sepakat tidak melanjutkan persoalan ke ranah hukum. Namun JPU tak menanggapi protes tersebut.
Sementara, majelis hakim menyampaikan kepada para pihak bahwa persidangan tetap berlanjut meskipun ada kesepakatan damai tersebut.
"Kami sangat menghormati yang saudara sampaikan, tentu majelis harus mengambil sikap. Sikap kami meneruskan tahapan (persidangan),” kata Hakim Djuyamto.
ADVERTISEMENT
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Ia meminta kepada penasihat hukum untuk mengikuti tahapan persidangan.
Muhammad Kece diduga dianiaya Irjen Napoleon di Rutan Bareskrim. Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Muhammad Kece diduga dianiaya Irjen Napoleon di Rutan Bareskrim. Foto: Dok. Istimewa
Sementara terkait permintaan sidang offline, majelis hakim mengabulkannya. Sidang pembacaan dakwaan pun akhirnya ditunda.
"Pada sidang berikutnya kita akan secara offline, untuk pembacaan surat dakwaan sekalian ya. Jadi demikian, untuk hari ini, tentu persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan ditunda, kita lakukan pada hari Kamis ya (pekan depan)," kata Djuyamto.
Dikutip dari laman SIPP PN Jaksel, Irjen Napoleon Bonaparte didakwa dengan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.
Pasal tersebut dijeratkan kepada Irjen Napoleon karena menganiaya M Kece setelah tak lama masuk ke Rutan Bareskrim karena kasus penistaan agama. Bahkan, Napoleon mengajak sejumlah tahanan lainnya untuk menganiaya M Kace hingga melumurkan tinja kepada Kace.
ADVERTISEMENT
Irjen Napoleon Bonaparte sempat bicara terkait dugaan penganiayaan terhadap M Kace yang memiliki nama asli Muhamad Kasman di tahanan Bareskrim Polri.
Dalam surat terbukanya, Irjen Napoleon mengatakan siap bertanggung jawab penuh atas pelaporan yang dibuat tersangka penista agama yakni Kace ke Bareskrim Polri.
“Akhirnya, saya akan mempertanggungjawabkan semua tindakan saya terhadap Kace, apa pun risikonya,” tulis Napoleon dalam surat terbuka yang dibenarkan pengacaranya, Putri Maya Rumanti, Minggu (19/9/2021).
Ini merupakan sidang kedua bagi Napoleon Bonaparte. Ia sebelumnya pernah menjalani sidang terkait kasus suap.
Dalam kasusnya, Napoleon Bonaparte dinilai terbukti menerima suap dari Djoko Tjandra. Suap yang diterima pejabat tinggi Polri itu ialah SGD 200 ribu dan USD 370 ribu.
Hakim meyakini suap itu terkait pengurusan penghapusan nama Djoko Tjandra dari Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi.
ADVERTISEMENT
Atas perbuatannya, ia dihukum 4 tahun penjara. Kasusnya sudah inkrah dan Napoleon pun telah dieksekusi ke Lapas Cipinang.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020