Sidang Napoleon Bonaparte
9 November 2020 15:45

Irjen Napoleon Heran Laporannya Terhadap Utusan Djoko Tjandra Ditolak Bareskrim

Irjen Napoleon Heran Laporannya Terhadap Utusan Djoko Tjandra Ditolak Bareskrim (301435)
searchPerbesar
Terdakwa kasus dugaan suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/11). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO
Irjen Napoleon Bonaparte sempat akan melaporkan utusan sekaligus perantara suap Djoko Tjandra, Tommy Sumardi, ke Bareskrim Polri. Namun menurut dia, laporan itu ditolak.
ADVERTISEMENT
Pelaporan didasari atas dugaan bahwa Tommy memberikan keterangan palsu kepada penyidik terkait dengan kasus red notice dan DPO Djoko Tjandra yang menjeratnya.
Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Irjen Napoleon Bonaparte, Santrawan T. Paparang dalam sidang eksepsi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Paparang membeberkan kronologis pelaporan tersebut.
Mulanya pada 14 Oktober 2020, Napoleon menemui penyidik Tipikor Bareskrim Polri di lantai 6 Gedung Bareskrim, Kebayoran Baru. Ia datang atas surat panggilan pemeriksaan yang telah ia terima pada 12 Oktober 2020.
Selain jalani pemeriksaan, saat itu juga Napoleon bersama kuasa hukumnya hendak melaporkan Tommy atas dasar pemberian keterangan palsu.
"Secara resmi akan membuat laporan polisi di Bareskrim Polri kepada Tommy Sumardi dengan dasar sangkaan pasal 37 KUHP juncto Pasal 220 KUHP juncto Pasal 263 KUHP juncto Pasal 264 KUHP juncto Pasal 266 KUHP, karena diduga kuat dengan sengaja dan melawan hukum telah memberikan keterangan palsu di dalam berita acara pemeriksaan (BAP)," kata Paparang, di PN Jakarta Pusat, Senin (9/11).
Irjen Napoleon Heran Laporannya Terhadap Utusan Djoko Tjandra Ditolak Bareskrim (301436)
searchPerbesar
Terdakwa selaku perantara pemberian suap dari Djoko Tjandra, Tommy Sumardi menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO
Paparang mengatakan, laporan tersebut ditolak Bareskrim Polri. Kliennya bahkan langsung disodori surat perintah penahanan.
ADVERTISEMENT
"Bahwa permintaan Terdakwa Irjen Pol Napoleon Bonaparte bersama dengan kami penasihat hukum secara tegas ditolak oleh penyidik Tipikor Bareskrim Polri. Malahan pun pada saat itu penyidik Tipikor Bareskrim Polri langsung menyodorkan dan memperlihatkan kepada klien kami Terdakwa Irjen Pol Napoleon Bonaparte surat perintah penahanan," kata dia.
Paparang mempertanyakan mengapa pihak Bareskrim menghalangi upaya kliennya melaporkan Tommy.
"Yang Mulia Majelis Hakim Yang Kami Hormati. Bahwa ada apa sebenarnya sehingga Penyidik Tipikor Bareskrim Polri secara tegas menolak dan menghalang-halangi klien kami ia Terdakwa Irjen Pol Napoleon Bonaparte untuk membuat laporan polisi di Bareskrim Polri kepada Tommy Sumardi?" kata Paparang.
"Justru dengan penolakan tersebut telah menimbulkan tanda-tanya besar dan dugaan: Apakah ada orang-orang tertentu yang melindungi Tommy Sumardi? Apakah Tommy Sumardi hanya digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan reputasi klien kami terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte dan justru sebaliknya meningkatkan popularitas dari orang-orang tertentu? Begitu banyak tanda tanya dan spekulasi yang berkembang," pungkasnya.
Irjen Napoleon Heran Laporannya Terhadap Utusan Djoko Tjandra Ditolak Bareskrim (301437)
searchPerbesar
Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra menjalani sidang dakwaan dalam perkara dugaan suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO
Adapun diduga keterangan palsu yang diberikan Tommy yakni terkait pemberian uang dari Djoko Tjandra kepada Napoleon. Sebab, menurut Paparang, keterangan yang diberikan Tommy dijadikan bukti oleh penyidik Bareskrim Polri.
ADVERTISEMENT
Kubu Napoleon juga membantah dakwaan yang dituduhkan oleh JPU terkait penerimaan uang USD 270 ribu dan SGD 200 ribu. Sebab, hal tersebut hanya berdasarkan kuitansi pengiriman uang dari Djoko Tjandra kepada Tommy. Menurut dia, tak ada saksi yang menerangkan bahwa uang dari Djoko Tjandra itu untuk Irjen Napoleon Bonaparte.
Adapun dalam kasusnya, Napoleon didakwa menerima USD 270 ribu dan SGD 200 ribu untuk mengurus red notice dan DPO itu. Hal itu agar Djoko Tjandra bisa dengan aman masuk ke Indonesia.