Istana Ogah Tanggapi Rencana Prabowo Borong Alutsista Rp 1.769 Triliun

3 Juni 2021 11:35 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menhan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6).  Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Menhan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Rencana pengadaan alutsista oleh Kementerian Pertahanan senilai Rp 1.769 triliun dalam draf Perpres Alpalhankam (Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan), memicu polemik.
ADVERTISEMENT
Dalam draf itu, Prabowo mengajukan skema utang luar negeri hingga 2024 untuk memborong alutsista yang disebut sudah banyak yang rusak. Draf itu masih dibahas Kemhan dan belum diajukan ke Presiden Jokowi.
Bagaimana tanggapan Istana soal hal tersebut?
kumparan sudah menghubungi beberapa pejabat di Istana seperti Mensesneg Pratikno, Deputi Bidang Hukum Perundang-Undangan Kemensetneg Lydia Silvanna Djaman, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani. Namun, belum ada respons.
Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, melempar respons itu pada Juru Bicara Kemhan, Dahnil Anzar.
"Ke Jubir Kemenhan Mas Dahnil," ucap Fadjroel dalam pesan singkat, Kamis (3/6).
Defile Alutsista TNI saat HUT Ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta TImur, Sabtu (5/10/2019). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
Sebelumnya, kumparan sempat mengonfirmasi draf Perpres itu kepada Deputi Bidang Hukum Perundang-Undangan Kemensetneg Lydia Silvanna Djaman. Namun dia menyebut hal itu hoaks.
ADVERTISEMENT
Tidak dijelaskan secara rinci apakah memang draf tersebut sudah dibahas bersama Setneg atau masih berada dalam pembahasan internal Kemenhan.
"Hoaks," kata Lydia,
Juru Bicara Menhan Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut draf tersebut bocor karena masih dibahas di Kemhan. Dia memastikan program Alpalhankam ini tidak akan membebani APBN. Sebab, skema pendanaan menggunakan utang luar negeri.
"Pembiayaan yang dibutuhkan masih dalam pembahasan dan bersumber dari pinjaman luar negeri. Nilainya nanti dipastikan tidak akan membebani APBN, dalam arti, tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional," ujar Dahnil dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/5).