Jalan Berat Joe Biden Dorong Pembahasan UU Hak Suara di Kongres AS

Presiden AS Joe Biden setibanya di Bandara Cornwall Newquay, dekat Newquay, Cornwall, Inggris, Rabu (9/6). Foto: Phil Noble/REUTERS

Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendorong Undang-undang Hak Suara segera dibahas dalam Kongres AS. Namun keinginan Joe Biden tidak berjalan mulus karena mayoritas Senat dari Partai Republik menolak usulan ini.

Bahkan beberapa pejabat di negara bagian AS dari Partai Republik telah menyetujui UU yang membatasi pemungutan suara atau mengubah aturan pemilihan.

Berdasarkan data dari Brennan Center, setidaknya 17 dari 50 negara bagian AS pada tahun ini telah memberlakukan UU Pembatasan Pemungutan Suara.

Biden dan kelompok hak-hak sipil menentang UU Pembatasan Pemungutan Suara ini. Menurut para kritikus, pembatasan ini menyasar para pemilih kulit hitam, hispanik, dan pemilih muda di mana mereka semua merupakan lumbung suara Partai Demokrat.

Partai Republik menerapkan UU Pembatasan Pemungutan Suara dengan dalih memerangi kecurangan dalam Pemilu sebagaimana yang sering dilontarkan oleh Donald Trump. Padahal, para pakar di AS mengatakan fenomena kecurangan Pemilu di AS jarang terjadi.

Melalui UU Hak Suara, Biden dan Partai Demokrat, ingin memperluas kesempatan untuk memilih sebelum hari Pemilihan, membuat kampanye lebih transparan dan mengubah proses batas distrik DPR.

Calon presiden dari Partai Demokrat AS Joe Biden. Foto: JIM WATSON / AFP

Namun, Partai Republik mengatakan tindakan itu melanggar telah wewenang negara bagian untuk menetapkan UU Pemilu mereka sendiri.

Dalam pidatonya di Philadelphia, Biden mengkritik sikap Partai Republik menghalangi pembahasan UU Hak Suara. Biden menyebut mereka telah melemahkan hak suara penduduk AS.

"Mereka (Republik) ingin membuatnya sangat sulit sehingga mereka berharap orang tidak memilih sama sekali. Itulah masalahnya," kata Biden dikutip dari Reuters, Rabu (14/7).

Para pendukung Presiden AS Donald Trump memegang tanda selama protes tentang hasil awal Pemilu AS 2020, di depan Balai Kota Phoenix, di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat, Kamis (5/11). Foto: CHENEY ORR/REUTERS

Sementara Komite Nasional Partai Republik menampik kritik Biden. Mereka menilai Biden telah menyampaikan kebohongan.

"Setelah Demokrat gagal meloloskan pengambilalihan federal atas kami, Biden melanjutkan serangan tidak jujur mereka terhadap upaya integritas pemilihan yang masuk akal," kata juru bicara RNC Danielle lvarez.

Lebih lanjut, Ivarez menegaskan justru Partai Republik selama ini terus berupaya mempermudah pemilihan dalam Pemilu dan mencegah kecurangan melalui UU Pembatasan Pemungutan Suara.

"Partai Republik terlibat dalam upaya yang dipimpin negara untuk mempermudah memilih dan lebih sulit untuk menipu, dan jajak pendapat menunjukkan orang Amerika sangat mendukung undang-undang ini," tutup Ivarez.