Jejak Karier Rieke Diah Pitaloka: dari Si Oneng Lalu Jadi Anggota DPR 3 Periode

Artis Rieke Diah Pitaloka berpose sebelum mengikuti pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (1/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Fraksi PDIP resmi mencopot Rieke Diah Pitaloka dari posisi Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Meski kabar tersebut baru mencuat sejak Selasa (8/7) kemarin, namun sebenarnya, pergantian jabatan Rieke sudah dilakukan sejak pekan lalu.

Sebenarnya, belum diketahui secara pasti, apa alasan PDIP melengserkan Rieke dari posisinya di Baleg. Namun, berdasarkan keterangan sumber kumparan, pergantian Rieke berhubungan dengan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang menuai polemik.

Lantas, bagaimana sebenarnya sepak terjang Rieke selama ini?

Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) Rieke Diah Pitaloka. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Rieke Diah Pitaloka sebenarnya mengawali kariernya di dunia seni peran. Sebagai seorang pesinetron, ia cukup aktif membawakan beberapa judul. Namun, yang membuat namanya terkenal dan diingat oleh masyarakat adalah peran 'Oneng' di sitkom Bajaj Bajuri yang tayang sejak 2002 hingga 2007.

Di sinetron ini, 'Oneng' digambarkan sebagai perempuan yang lambat berpikirnya. Karena keluguannya juga, karakter Oneng berhasil memikat hati penonton dan memancing gelak tawa.

Tapi, di dunia nyata, si Oneng ini justru merupakan perempuan dengan pendidikan yang tinggi. Lulus dari Sastra Belanda Universitas Indonesia, Rieke lalu melanjutkan studinya di bidang filsafat dan lulus dengan tesis berjudul "Banalitas Kejahatan: Aku yang Tak Mengenal Diriku, Telaah Hannah Arendt Perihal Kekerasan Negara". Tesis ini lalu dicetak oleh Galang Press menjadi sebuah buku berjudul "Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat".

Masalah politik memang sudah menjadi hal yang menarik bagi Rieke sejak muda. Saat masih kuliah, ia kerap mengikuti aksi demo. Saat itu lah, ia mulai berpikir untuk masuk ke partai politik agar bisa membela kepentingan rakyat di DPR.

Begitu lulus kuliah, Rieke lalu mantap memulai kariernya di PKB. Dari sana, ia belajar banyak hal tentang politik dari Ketum PKB Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Peran Rieke di PKB saat itu pun cukup besar dengan menjadi Wasekjen. Namun, setelah Gus Dur sakit, ia memutuskan untuk pindah ke PDIP atas permintaan dari Gus Dur.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memasangkan kemeja kotak-kotak kepada Teten Masduki dan nampak juga Rieke Diah Pitaloka, Minggu (18/11/2012). Foto: TEMPO/STR/Prima Mulia

Tak sia-sia, karier politik Rieke semakin moncer. Ia pertama kali terpilih menjadi anggota dewan pada Pileg 2009 melalui Dapil Jawa Barat II. Saat itu, ia bergabung bersama Komisi IX dan sempat menjadi salah satu anggota pansus RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Karier Rieke makin moncer dan dianggap memiliki peran sentral d engan lolosnya aturan undang-undang ini.

Di tengah karier politiknya, Rieke sempat mengalami pengalaman tidak menyenangkan. Ia menjadi korban pelecehan seorang dokter saat melakukan kunjungan kerja ke RSUD Labuang Baji, Sulawesi Selatan, tahun 2010 silam.

Di akhir periode pertamanya di DPR, Rieke mencalonkan diri di Pilgub Jawa Barat dengan Teten Masduki. Namun, pasangan PATEN ini kalah dari pasangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar.

Baiq Nuril didampingi anggota DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka saat menyambangi DPR usai permohonan amnesti Presiden Jokowi dibacakan di rapat paripurna. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Gagal di Pilgub Jabar, Rieke kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari PDIP periode 2014-2019 melalui dapil Jabar VII. Di periode ini, salah satu gebrakan yang dilakukan Rieke Diah Pitaloka adalah saat ia menjadi penjamin Baiq Nuril agar tidak dieksekusi. Baiq Nuril adalah korban pelecehan seksual verbal yang justru dipolisikan oleh si pelaku.

Rieke lalu terpilih lagi menjadi anggota DPR untuk periode 2019-2024 melalui dapil yang sama. Di periode ini, ia bahkan ditunjuk menjadi wakil ketua Baleg.

Ada beberapa rancangan Undang-Undang yang masih berjalan di Baleg saat ini. Mulai dari evaluasi UU Pangan, RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP), RUU Perlindungan ART, hingga yang paling kontroversial, RUU HIP.

Massa yang demo menolak RUU HIP membakar bendera palu arit di depan Lapangan Merdeka, Medan, Sumatera Utara. Foto: Rahmat Utomo/kumparan

Rieke dipilih menjadi Ketua Panja RUU HIP. RUU HIP sendiri dimotori oleh PDIP.

Pembahasan RUU HIP ini mengundang kecaman dari berbagai pihak. Bahkan, di tengah pandemi virus corona, sejumlah ormas nekat menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak RUU ini.

RUU HIP juga dikecam oleh Majelis Ulama Indonesia karena dinilai mendegradasi pancasila. Aksi unjuk rasa yang digelar MUI bersama sejumlah ormas Islam pada Jumat (12/6) lalu itu, lalu berbuntut panjang saat salah satu oknum peserta demo membakar bendera PDIP dan bendera PKI.

Dua poin utama penolakan RUU HIP adalah karena tidak memasukkan TAP MPRS MPRS XXV/1966 terkait PKI dan rujukan ekasila dan trisila sesuai Pancasila versi 1 Juni 1945. Banyak juga yang menolak RUU HIP karena salah satu substansinya adalah bakal mengatur peran dan fungsi BPIP. Padahal, BPIP sudah memiliki Perpres sebagai payung hukum.

Setelah dikecam dari mana-mana, pemerintah sebagai mitra DPR memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP. Namun, hingga saat ini pemerintah belum berkirim surat secara resmi ke DPR untuk menyampaikan penundaan.

Hingga saat ini, Rieke masih bungkam soal pencopotannya sebagai pimpinan Baleg. Sebagai pengganti Rieke, Fraksi PDIP menunjuk anggota Komisi III yang juga merupakan purnawirawan polisi, M. Nurdin sebagai pimpinan Baleg.

***

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)

***

Saksikan video menarik di bawah ini.