Jelang 2 Tahun, Jokowi-Ma’ruf Amin Dinilai Masih Terbebani Janji Politik

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya. Foto: Muhammad Fadli Rizal/kumparan

Tiga hari lagi, usia pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin resmi menginjak usia 2 tahun. Berbagai anasir disampaikan menilik apa saja kinerja maupun isu seksi dalam kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, memiliki sejumlah catatan terkait pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Pertama, beban janji yang tak terealisasi.

“Beban seorang inkumben dari janji-janji yang tidak terealisasi di periode pertama. Salah satu kelemahan Pak Jokowi ketika dihadapkan pada ekspektasi publik, ketika maju di Periode pertama, Pilkada DKI ini pemimpin ambisius mencanangkan target-target yang ambisius. Economi growth 6 persen,” kata Yunarto dalam Webinar bertajuk ‘Tilik Tahun Kedua Jokowi-Ma’ruf Amin yang digelar oleh LAB 45’ Minggu (17/10).

“Beban yang dihadapi Jokowi ketika tidak bisa menepati janji, walaupun itu lumrah bagi seorang inkumben,” tambah Yunarto.

Presiden Joko Widodo saat pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). Foto: Bagus Indahono/Pool via REUTERS

Catatan kedua, terkait polarisasi pasca-Pemilu menurutnya, kini Indonesia menghadapi sebuah polarisasi yang sangat tidak rasional. Hal ini bisa dilihat ketika membaca hasil survei bahwa hasil kepuasan publik itu tidak serta merta menggambarkan realita rasionalitas pemilih ketika melihat kebijakan pemerintah. Tetapi sikap masyarakat dipengaruhi polarisasi pasca-Pemilu.

“Bahkan spekulasi saya didominasi sikap partisan dari masing-masing pemilih yang terbentuk dari 2 Pemilu secara sangat fanatik, yang dilakukan simpel saja kalau kita lakukan cross upaya Jokowi di 2019 sampai sekarang menyatakan tetap puas, dalam kondisi naik turun gimana pun mereka terlihat tidak puas dari Sumbar Aceh Jabar dan daerah-daerah lain seperti itu,” urai Yunarto.

Catatan ketiga, Yunarto menyoroti pernyataan Jokowi yang mengaku ‘tanpa beban’ di Periode kedua, namun faktanya justru berbeda jika dilihat dari komposisi kabinet.

“Janji Jokowi tanpa beban, saya masih ingat yang langsung dijawab dari kabinet yang lebih politis kabinet yang mungkin dalam beberapa kajian dianggap dari bagian oligarki. Sementara janji tanpa beban itu kita tahu kepentingan ekspektasi yang lebih besar bagi masyarakat,” terang Yunarto.

“Ketiga beban itu bertemu dengan extraordinary kita berbicara yaitu pandemi. Ditambah lagi isu kesehatan,” tandas Yunarto.

Webinar ini dibuka oleh Koordinator Utama Lab 45 Andi Widjajanto dimoderatori oleh Indah Lestari, hadir juga Profesor Universitas Melbourne Vedi Hadiz.