Jelang KTT G20, Negara Anggota Didesak Persempit Kesenjangan Pendanaan Vaksin

Iklan KTT Presidensi G20 terlihat di Riyadh, Arab Saudi. Foto: Nael Shyoukhi/REUTERS

Jelang KTT G20, beberapa pemimpin dunia mengirim surat terbuka berisi desakan agar pemimpin G20, mempersempit kesenjangan pendanaan vaksin.

Surat tersebut ditandatangani Presiden Afsel Cyril Ramaphosa, PM Norwegia Erna Solberg, Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

“Komitmen para Pemimpin G20 pada KTT G20 di Riyadh untuk berinvestasi secara substansial dalam akselerator ACT (Access to COVID-19 Tools) untuk kesenjangan pendanaan sebesar USD 4.5 miliar (Rp 63,9 triliun) dapat menyelamatkan nyawa,” kata surat tersebut.

“Ini juga dapat meletakkan dasar pengadaan massal alat tes COVID-19 di seluruh dunia, dan menyediakan strategi agar dunia keluar dari krisis ekonomi dan kemanusiaan global,” sambung mereka.

Iklan KTT Presidensi G20 terlihat di Riyadh, Arab Saudi. Foto: Nael Shyoukhi/REUTERS

Selain itu, surat juga meminta pemimpin G20 berkomitmen secara bersama-sama untuk menyediakan proporsi stimulus di masa mendatang untuk menyediakan alat-alat kesehatan, khususnya membantu negara berpenghasilan rendah.

Keberadaan surat tersebut dibenarkan Menteri Perkembangan Internasional Norwegia Dag Inge Ulstein. Dia mengatakan, penting bagi pemimpin G20 untuk merespons positif surat tersebut.

“Melibatkan Menteri Keuangan untuk mengumpulkan dana yang kami butuhkan, bukan cuma untuk tahun 2020 tapi demi memastikan pendanaan penuh pada ACT yang begitu penting,” ucap Ulstein.

Ilustrasi vaksin corona. Foto: Shutterstock

Penyediaan vaksin untuk negara-negara berpenghasilan rendah sudah dibentuk oleh WHO dan GAVI (Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi. Mereka sempat menyatakan, butuh dana USD 2 miliar atau setara 28.4 triliun untuk penyediaan vaksin negara berpenghasilan rendah. Namun, pekan lalu mereka menyatakan, jumlah tersebut masih kurang.

Pertemuan G20 secara daring rencananya akan dilakukan di Riyadh pada 21-22 November. Rencananya, pertemuan pemimpin negara dengan perekonomian terbesar di dunia ini akan pula dihadiri Presiden Jokowi.