Jelang Pengumuman UMP DKI, Buruh Akan Demo di Balai Kota

Demo buruh di Balai Kota. Foto: Diah Harni/kumparan

Sejumlah elemen buruh berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Rabu (30/10). Ratusan personel TNI-Polri disiagakan untuk mengamankan aksi jelang pengumuman dan penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2020.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono menjelaskan, ratusan personel yang disiagakan juga melibatkan unsur dari Satpol PP hingga Dinas Perhubungan DKI.

“Rencana unjuk rasa dari Dewan Pimpinan Wilayah Federasi serikat Pekerja Metal Indonesia. Kita siapkan petugas PAM gabungan sebanyak 500 personel," ucap Argo saat dikonfirmasi.

Argo mengatakan, pihaknya memperkirakan ada 500-700 buruh yang akan turun ke jalan dari berbagai daerah di Jabodetabek. Mereka menolak kenaikan UMP Tahun 2020 sebesar 8,51 persen dan menolak PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Estimasi masa 500-750 orang. Mereka menuntut menaikkan upah minimum 2020, tolak PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan tolak surat edaran Menaker," kata dia.

Sementara itu. ia belum bisa memastikan apakah perlu dilakukan penutupan jalan di sekitar lokasi unjuk rasa. Rekayasa lalu lintas diberlakukan secara situasional melihat pergerakan massa di lapangan.

“Rekayasa lalu lintas masih situasional sifatnya,” jelas Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Fahri Siregar.

Buruh kembali turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen berdasarkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan. Dengan kenaikan tersebut, UMP DKI naik menjadi 4,27 juta. Namun, mereka menuntut kenaikan UMP berkisar 10-15 persen.