Jika Kamus Sejarah Tak Dievaluasi, Sowan Nadiem ke PBNU Dinilai Hanya Cari Suaka

Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB Luqman Hakim. Foto: Dok. Istimewa

Mendikbud Nadiem Makarim berkunjung ke PBNU usai Kamus Sejarah Indonesia Jilid I besutan kementeriannya menjadi kontroversi karena tidak mencantumkan pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asy'ari. Sowan Nadiem ke pengurus PBNU ditanggapi oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim.

Ia menghargai upaya Nadiem untuk mengklarifikasi dan meminta maaf langsung terkait kontroversi itu. Namun, menurut Luqman hal itu tidak cukup.

"Jika klarifikasi dan permintaan maaf Nadiem Makarim ke PBNU tidak dilanjutkan dengan evaluasi total seluruh dokumen sejarah yang telah diterbitkan negara dan meluruskannya dengan menggandeng pihak yang berkompeten termasuk PBNU, maka bagi saya kehadiran Nadiem Makarim ke PBNU hanyalah sekadar upaya mencari suaka politik agar tidak dicopot oleh Presiden Jokowi," kata Luqman dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/4).

Pria yang menjabat sebagai Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PP GP Ansor ini menilai ada pihak di Kemendikbud yang ingin menghilangkan peran ulama dan organisasi Islam dalam sejarah Bangsa. Maka itu ia meminta Presiden Jokowi melakukan Evaluasi menyeluruh terhadap Kemendikbud.

"Saya meminta kepada Presiden Jokowi agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kemendikbud sehingga dapat dibersihkan dari kekuatan yang ingin memecah belah bangsa," kata Luqman.

Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1. Foto: Dok. Istimewa

"Harus ditemukan pihak-pihak yang secara sengaja dan sistematis melakukan manipulasi dengan menghilangkan peran ulama dan organisasi Islam dalam sejarah bangsa. Tak peduli siapa pun yang melakukan dan kapan dilakukannya," tambahnya.

Kasus Kamus Sejarah Indonesia ini, harap Luqman menjadi momentum untuk negara meninjau ulang dokumen sejarah perjalanan Bangsa. Menurutnya proyek itu bisa jadi salah satu legacy mulia dan berharga dari Presiden Jokowi jika dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Bukan tanpa sebab hal itu menjadi harapannya, menurut dia organisasinya sering menjadi korban dari penyusunan sejarah yang manipulatif dan tidak jujur. Di Kamus Sejarah Indonesia yang dibesut Kemendikbud saja ada beberapa hal yang dia soroti, yaitu tidak dicantumkannya nama Pendiri NU KH. Hasyim Asyari dan Presiden KH. Abdurrahman Wahid dalam sejarah pendirian dan pembentukan karakter bangsa Indonesia, selain itu juga tidak dijelaskan mengenai peran Ulama Islam KH. Wahid Hasyim dalam proses penyusunan Pancasila bersama Soekarno.

Mendikbud Nadiem Makarim meninjau sejumlah sekolah di Kota Bogor. Foto: Kemendikbud

Di luar itu, Luqman mengatakan selama ini sejarah tidak pernah menyebutkan Resolusi Jihad NU tanggal 22 Oktober 1945 yang berisi fatwa bahwa hukumnya wajib bagi setiap orang Islam berjuang mempertahankan kemerdekaan melawan penjajah yang kembali datang. Padahal menurutnya resolusi itu menjadi awal mula pertempuran Surabaya yang melahirkan Hari Pahlawan.

Resolusi Jihad itu baru diakui di era Jokowi. Itupun, kata Luqman, ada peran politik dari partainya.

"Saya tegaskan, bahwa sampai saat ini masih banyak fakta sejarah keperanan ulama, kiai dan NU dalam perkembangan bangsa Indonesia yang ditutup-ditutupi oleh kekuatan tertentu sehingga tidak diketahui masyarakat luas," kata Luqman.