Jika Masuk Parlemen, PSI Akan Larang PNS hingga Kadernya Berpoligami

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie di Kantor PGI, Jakarta, Senin (15/10/2018). (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengatakan, partainya memperjuangkan larangan berpoligami bagi pejabat publik hingga aparatur sipil negara. Hal tersebut akan dilakukan partai jika lolos masuk ke parlemen.

Dalam keterangannya, Grace mengatakan partainya akan memperjuangkan revisi UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang memperbolehkan poligami. Hal itu dikatakannya saat menyampaikan pidato politik bertema “Keadilan untuk Semua, Keadilan untuk Perempuan Indonesia” di Acara Festival 11 PSI di Surabaya.

"Jika kelak lolos di parlemen, langkah yang akan kami lakukan adalah memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat publik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta Aparatur Sipil Negara. Kami akan memperjuangkan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memperbolehkan poligami," kata Grace, Selasa, (11/12).

Grace beralasan, saat ini masih banyak perempuan yang mengalami ketidakadilan. Berdasarkan hasil riset LBH APIK poligami menyebabkan ketidakadilan, perempuan disakiti hingga membuat anak-anak menjadi terlantar.

"Riset itu menyimpulkan bahwa pada umumnya, praktik poligami menyebabkan ketidakadilan, perempuan yang disakiti dan anak yang ditelantarkan," ujar Grace.

Tak cuma para pejabat publik, Grace juga meminta kader, pengurus, anggota legislatif PSI tidak melakukan poligami. "Rela tidak ibu kita diduakan? Rela tidak kakak atau adik kita dimadu? Rela tidak anak kita menjadi istri kedua atau ketiga?" tanya Grace kepada kader PSI yang hadir.

"Tidak!," jawab para kader PSI secara serempak.